jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah untuk melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial (Bansos).
Menurut dia, masih ada kendala dalam penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) kepada para keluarga penerima manfaat.
BACA JUGA: Mohammad Toha DPR Minta Dokumen Warkat Mesti Terbuka
“Kendalanya, data-data yang belum mutakhir. Ada yang meninggal tapi terdata,” kata Ace kepada wartawan, Senin (19/9).
Politikus Golkar ini menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah mesti melakukan pemutakhiran data.
BACA JUGA: Komisi III DPR Yakin Banyak Pejabat ASN Imigrasi Mumpuni Jadi Dirjen
Hal itu dilakukan agar BLT yang disalurkan tepat sasaran.
"Saya minta pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi, sehingga bantuan sosial tepat sasaran dan tepat waktu," jelasnya.
BACA JUGA: Puan Membawa DPR Terus Bekerja untuk Bantu Pencapaian SDGs
Ketua DPD Golkar itu meminta, penerima BLT BBM bisa mengoptimalkan bantuan tersebut untuk kebutuhan dasar seperti sembako.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belakangan ini juga aktif meninjau langsung penyaluran BLT BBM di sejumlah daerah. Pemerintah dalam program ini sudah menyiapkan anggaran senilai Rp 12,4 triliun.
BLT BBM tersebut dibagikan senilai Rp 150 ribu untuk empat bulan, totalnya sejumlah Rp 600 ribu.
BLT BBM disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia atau 461 kabupaten/kota. Bantuan tersebut diberikan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat, di tengah ancaman krisis global.
Bantuan subsidi BBM juga diberikan kepada para pekerja dengan jumlah nominal yang sama. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Usulan Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Begini Penjelasan Ketua Banggar DPR
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian