jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mendesak pemerintah menghapus dualisme pasar dan disparitas harga minyak goreng (migor) di pasaran.
Menurutnya, dualitas pasar dan disparitas harga migor curah menimbulkan kompleksitas hingga masalah baru.
BACA JUGA: Sidak ke Dongala, Mendag Zulhas: Senang Rasanya Migor Curah Sesuai HET
"Ini akan membingungkan, ujung-ujungnya yang dirugikan ialah masyarakat karena tidak mendapatkan migor yang didistribusikan secara resmi oleh pemerintah dengan harga sesuai HET," ujar Mulyanto, Rabu (29/6).
Selain itu, volume migor curah yang dipasarkan secara resmi oleh pemerintah kalah jauh dengan migor curah di pasar tidak resmi.
BACA JUGA: Polisi Ungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Pengusaha, Ada Wanita dan Mahasiswa
"Apalagi kalau persyaratan pembelian migor curah di pasar resmi pemerintah dipersulit dengan berbagai persyaratan, yakni penggunaan PeduliLindungi atau menyertakan NIK," kata Mulyanto.
Oleh karena itu, pemerintah harus mempercepat pembentukan agen resmi migor curah pelat merah secara masif dan menyetop yang tidak resmi di pasar.
BACA JUGA: Mengaku Punya Power, Kakek Ini Goyang 5 Mahasiswi, Sontoloyo
"Pemerintah jangan setengah hati dan tanggung-tanggung dalam menjalankan tata-niaga pasar migor curah, kalau ini terus terjadi, sampai kapan harga migor curah mencapai HET," ungkapnya.
Mulyanto menjelaskan tanpa disadari sekarang ini telah terbentuk dualisme pasar migor curah, yakni adanya dua pasar untuk komoditas sama dengan harga yang berbeda.
Pertama, ialah pasar migor curah berbasis distributor/agen resmi pemerintah dengan harga sesuai HET.
Kemudian, yang kedua ialah pasar migor curah berbasis distributor bebas dengan harga mengikuti mekanisme pasar bebas atau tidak terkontrol pemerintah. (mcr28/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Ungkap Identitas Pembantai Suami Istri, Tak Disangka
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Wenti Ayu Apsari