JAKARTA -- Tak kunjung ditetapkannya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam forum Panja Haji mulai memunculkan isu tidak sedapKetua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding menyatakan telah menerima layanan pesan pendek (SMS) berisi teror
BACA JUGA: Jafar Hafsah Siap Hadapi Prabowo
Pesan itu mengacam akan mengungkapkan bukti bahwa molornya penetapan BPIH karena DPR meminta "jatah" dari anggaran haji di sub anggaran Sistem Komputerisasi Haji (Siskohat) ."Memang ada yang SMS ke saya seperti itu dan saya kira tuduhan itu karena dewan mempersoalkan dana Siskohat yang terlalu besar dan dibebankan kepada jamaah haji," kata dia dalam forum lanjutan Panja Haji kemarin (26/6).
Dana Siskohat memang kerap menjadi sorotan karena terbilang besar dengan hasil yang tidak maksimal
BACA JUGA: Tolak Vaksin, CJH Tak Boleh Terbang
Pada 2009 menghabiskan anggaran negara Rp 50 miliarBACA JUGA: Densus Kejar Perakit Bom Sonata Cs
"Karena besarnya anggaran itu maka kerap itu digulirkan sebagai isu hitam, tapi kami tetap komitmen untuk tidak main-main dengan penetapan BPIH," singkat politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebutKetua Panja Haji itu membantah bahwa parlemen memperlambat penetapan BPIH. Dia memahami bahwa masyarakat yang akan berangkat haji tahun ini masih menunggu kapan BPIH terebut ditetapkanNamun, kata dia, banyak komponen yang berpotensi merugikan jamaah haji jika DPR meloloskan proposal KemenagKarena itu, pihaknya mengakhiri rapat Sabtu kemarin tanpa hasil dan memutuskan melanjutkan rapat Panja pada Rabu pekan depan.
"Yang menunda-nunda penetapan BPIH itu Kemenag karena tak kunjung menurunkan harga sesuai permintaanMereka (Kemenag) minta waktu karena memang DPR minta rasionalisasi harga untuk setiap item komponen biaya haji tersebut," tutur Abdul Kadir.
Panja DPR yang digelar hari Sabtu tersebut selain dihadiri anggota Komisi VIII yang membidangi haji, juga dihadiri sejumlah pejabat Kemenag seperti, Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umrah Slamet Riyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenag Bahrul Hayat, dan Sekretaris Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Ghafur Djawahir
Dalam kesempatan yang sama, Abdul Ghafur menyatakan ada sejumlah komponen biaya haji yang masih belum diputuskanSeperti, biaya pemondokan di mana Menteri Agama Suryadharma Ali meminta harga pemondokan sebesar 3.000 riyal atau setara dengan Rp 7,5 juta per jamaah (kursRp2.500)Sedangkan DPR meminta harga pemondokan 2.500 riyal atau setara dengan Rp 6,25 juta"Karena itu permintaan penurunan komponen itu masih akan kami pelajari lagi," singkat dia.
Terkait biaya penerbangan forum Panja Haji telah untuk turun sebesar USD 59 atau sekitar Rp 560.500 dengan kurs yang ditetapkan yakni Rp 9.500Pihak penerbangan awalnya menawarkan harga USD 1.799 karena turun USD 59 kini tiket menjadi USD 1720 atau setara dengan Rp 16,34 juta per jemaah.
"Selain masalah biaya pemondokan dan tiket pesawat yang belum disepakati juga indirect cost (biaya tidak langsung) yakni biaya yang terpengaruh oleh embarkasi jamaah haji dan biaya bunga setoran calon jemaah haji saat mendaftar," kata dia.
Ghafur mengatakan, pemerintah ingin secepatnya masalah BPIH ini ditetapkan karena ditunggu masyarakat yang akan menunaikan ibadah hajiNamun karena masih belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR maka dia juga menyesalkan penundaan yang dilakukan terus-menerus ini(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril dan Hartono Tanoe Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi