DPR Disarankan Minta BPK Audit Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Sabtu, 23 Januari 2016 – 21:38 WIB
Ilustrasi. Foto: AFP

jpnn.com - JAKARTA - Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie minta Komisi VI DPR RI menugaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Audit perlu dilakukan agar investasi yang dilakukan BUMN dengan pemerintah Tiongkok itu bisa membawa keuntungan, bukannya buntung.

BACA JUGA: Anak Buah Megawati Anggap Jokowi Tak Paham Kereta Cepat

"Saya tidak masalah investasi kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi ini menjadi tugas BPK untuk mengaudit pembangunan ini sebelum terlanjur,” kata Marzuki di Jakarta, Sabtu (23/1).

“DPR bisa minta BPK mengaudit. Apakah investasi yang dilakukan oleh BUMN dan Tiongkok ini menguntungkan atau tidak. Kalau hasil audit tidak mungkin memberikan keuntungan, maka sebelum terlanjur merugikan keuangan negara, dihentikan saja proyek itu," kata Marzuki Alie, di Jakarta, Sabtu (23/1).

BACA JUGA: Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Freeport Melanggar Aturan

Menurut Marzuki, BPK berhak mengaudit karena investasi yang ditanamkan dalam proyek ini besar. "Masalahnya sekarang ada atau tidak visibility study-nya? Investasi yang demikian besar harus dihitung benar, tidak bisa sembarangan," tegas Marzuki. (fas/jpnn)

 

BACA JUGA: BI Prediksi Inflasi Januari 0,75 Persen

 

BACA ARTIKEL LAINNYA... Proyek Dermaga Ahmad Yani Telan Rp 56 Miliar


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler