DPR Ditantang Bentuk Pansus

JAKARTA- Skandal Bank Century diakui sedang ada upaya sistematis untuk mendeponir secara hukum dan politisKasusnya sedang digiring untuk menyalahkan pegawai Bank Indonesia (BI), bukan pimpinannya.

"Ini informasi yang saya peroleh langsung dari orang-orang yang punya kewenangan dalam kasus ini," ujar mantan anggota Komisi XI DPR RI, Drajat Wibowo pada diskusi di pressroom DPR, Senin 26 Oktober.

Politisi PAN ini mengungkap, pada laporan progres audit BPK yang pernah dikirim ke DPR, Ketua BPK Anwar Nasution saat itu sudah meminta agar hasilnya dirahasiakan

BACA JUGA: Enam Kementrian Butuh Wakil

Sebab ditemukan ada potensi pidana.

Oleh karena itu, Drajat menegaskan, dalam kondisi demikian, DPR berkejaran dengan waktuDulunya, waktu masih anggota Komisi XI, ia juga selalu minta menunggu audit resmi BPK.

"Kalau sekarang, sudah harus balapan

BACA JUGA: Pelantikan Kapolda Pekan Depan

Bila tidak, bisa kalah cepat," katanya.

Ia lalu meminta agar segera mendorong Komisi III untuk menyiapkan pansusSebab, ini bukan soal koalisi dan bukan koalisi, tapi ini soal kebenaran.

Terhadap tantangan tersebut, Maruarar Sirait dari PDIP, Harry Azhar Azis dari Partai Golkar, dan Akbar Faizal dari Hanura yang jadi pembicara menyatakan siap merespons

BACA JUGA: MA Lantik Ketua dan Wakil BPK

Hanya saja, respons terhadap kasus itu juga sangat bergantung pada hasil BPK.

"Kami tidak ada bebanPenelusuran kasus ini harus jalan terus," kata Akbar Faizal.

"FPG juga jelas sejak duluJika BPK ada temuan sudah harus diprotes," tegas Harry Azhar Azis.

Maruarar Sirait juga sangat jelas sikapnya sejak duluKasus Bank Century tak boleh main-mainSemua harus terklarifikasi"Perlu dijelaskan apa pengambilan keputusannya sudah jelas, prosedurnya tepat apa tidak, dan seperti apa," katanya.

Ichsanuddin Noorsy menegaskan, tak ada alasan bagi DPR untuk tidak membentuk angketSebab, kasus ini sudah sangat jelas(har/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 217 Jenderal Ditatar Kepemimpinan