jpnn.com - JAKARTA - Mantan anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menambah porsi audit kinerja untuk seluruh instansi pengguna APBN. Sebab, selama ini audit kinerja hanya mencapai 5 persen saja.
"Sekarang audit BPK di sisi kinerja baru sekitar lima persen, mungkin diperbesar porsinya jadi 30 persen," kata Teguh di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (9/12).
BACA JUGA: Diduga Korupsi, Mantan Petinggi Nasdem Ditahan
Menurutnya, dari 70 persen audit konvensional BPK dalam semester pertama tahun 2014, terdapat indikasi penyimpangan. Merujuk pada temuan BPK, Teguh menyebut indikasi penyimpangan itu berpotensi mengarah pada kerugian negara hingga triliunan rupiah.
"Kalau BPK lebih fokus kepada audit kinerja, hasilnya pasti lebih baik dan pada tahun-tahun berikutnya akan semakin optimal penggunaan APBN," ulasnya.
BACA JUGA: Kantor DPP Diduduki Agung Cs, Kubu Ical Rapat di Restoran
Mantan pembaca berita di televisi swasta itu juga mengingatkan BPK agar sesegera mungkin memperlakukan pra-audit menggunakan sistem e-audit. Menurutnya, e-audit penting untuk meminimalkan potensi penyimpangan atas hasil audit.
"Sebelum melakukan audit berdasarkan akutansi pemerintahan, DPR sudah minta BPK memberlakukan pra-audit dengan sistem e-audit, guna meminimalisir penyimpangan terhadap hasil audit itu sendiri," pungkas Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pengamat Ungkap Agenda Terselubung Pertemuan Jokowi-SBY
BACA ARTIKEL LAINNYA... Vonis Banding untuk Budi Mulya Bukti Pengadilan Makin Peka
Redaktur : Tim Redaksi