jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong Kementerian Agama (Kemenag) melakukan perbaikan agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 lebih baik.
Menurut dia, Kemenag harus mempersiapkan dengan waktu yang lebih jauh panjang.
BACA JUGA: DPR Berharap Pemerintah Perpanjang Waktu Pembangunan Smelter di Sumbawa Barat
Hal itu, kata dia, karena Komisi VIII DPR menemukan beberapa kekurangan yang dirasakan para jamaah haji Indonesia dalam ibadah haji 2022.
"Saya berharap agar persiapan penyelenggaraan haji harus dilakukan lebih baik lagi dengan waktu yang lebih jauh panjang," kata Ace di Jakarta, Rabu (13/7).
BACA JUGA: DPR RI Ungkap 5 Substansi dalam UU Pemasyarakatan
Dia mengatakan Komisi VIII DPR mendapatkan masukan dari para jamaah haji terkait kekurangan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022.
Kekurangan pertama, menurut dia, pelayanan Armuzna masih belum sesuai dengan yang dijanjikan.
BACA JUGA: Waktu Pencarian Jamaah Haji yang Hilang Diberikan Tiga Bulan
Sebab, biaya pada tahun sebelumnya sebesar pada kisaran 1500 SAR, tahun ini mengalami kenaikan menjadi 5.500 SAR.
Hal itu dianggap tidak sebanding dengan pelayanan yang dirasakan para jamaah.
Pasalnya, pelayanan jamaah sama saja dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kedua, lanjutnya, jarak tenda di Mina dengan jamarah masih jauh, yaitu 7 kilometer sehingga menguras stamina jamaah.
"Seharusnya dengan kapasitas terbatas, penempatan jamaah bisa diberikan pada jarak yang lebih dekat, tidak seperti kondisi haji sebelumnya," ujarnya.
Dia menjelaskan, catatan ketiga, dari segi kesehatan, beberapa tempat layanan kesehatan ditemukan masih adanya rekam medis jamaah yang belum diperbaharui, sehingga pelayanan tenaga kesehatan dalam melayani jamaah masih menggunakan rekam medis 2020.
Tentu hal itu berpengaruh terhadap layanan kesehatan jamaah, tetapi secara umum pelayanan kesehatan sudah baik walaupun pengadaan obat harus diperbanyak sesuai dengan penyakit yang dirasakan jamaah seperti batuk, pilek, dan sesak nafas.
"Keempat, perlu ditingkatkan pelayanan manasik haji para jamaah. Banyak jamaah yang tidak tergabung dalam kelompok bersama Ibadah Haji (KBIH) tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam menjalankan manasiknya," katanya.
Ace mengatakan persoalan teknis seperti koper jamaah yang disediakan maskapai penerbangan yang cepat sobek dan rusak perlu diperhatikan.
Dia menilai masalah lain yang harus diselesaikan, antara lain terkait sengkarut Haji Furoda, walaupun kewenangan pemerintah Arab Saudi, tetapi menyangkut dengan jamaah haji Indonesia.
Karena itu, kata dia harus dipastikan tidak ada calon jamaah haji Indonesia yang dirugikan akibat adanya pungutan visa haji Furoda tanpa kepastian keberangkatan.
"Hasil pengawasan kami, satu pihak dengan yang lainnya berbeda-beda, ada yang layanannya sangat baik, ada juga yang sama sekali jauh dari standar pelayanan," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama juga harus segera melakukan pembahasan dengan pihak Arab Saudi untuk memastikan jumlah kuota, penjajakan kontrak akomodasi, dan konsumsi lebih awal.
Di sisi lain, dia menilai, penyelenggaraan ibadah haji 2022 secara umum berjalan dengan lancar.
Sebab, Indonesia mengirimkan jamaah haji dalam jumlah besar dan merupakan negara muslim terbesar dunia yang mengirimkan jamaanya. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masa Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji Kaltim Mencapai 81 Tahun
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian