jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendorong Kementeian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar fokus meningkatkan kualitas produk kelautan perikanan yang bermutu dan berdaya saing tinggi sesuai dengan standar perdagangan internasional.
Sebab, saat ini Indonesia baru bisa mengisi 3 persen dari pasar ikan dunia sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi pada acara Dies Natalis IPB beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: TNI AL Berkomitmen Menjaga Kelestarian Sumber Daya Kelautan
Hal ini ditegaskan Johan pada saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).
Johan mengimbau agar KKP memperbaiki sistem rantai produksi yang efisien dari hulu sampai ke hilir dengan model pemberdayaan masyarakat nelayan dan penguatan kelembagaan serta peningkatan kualitas SDM yang profesional dan inovatif.
BACA JUGA: Bea Cukai Siap Kawal Ekspor Perdana Pala dan Produk Perikanan
Dia juga memberikan catatan kepada KKP agar mengoptimalkan penyerapan anggaran terutama bantuan ke masyarakat kelautan perikanan agar cepat terdistribusi di awal-awal tahun.
Anggota Komisi IV ini akan berupaya mengawal dan mendukung realisasi anggaran agar segera terealisasi optimal di awal tahun anggaran demi membantu nelayan dan masyarakat.
BACA JUGA: Berita Terkini Soal Sosok Pengganti Azis Sebagai Wakil Ketua DPR
Politikus PKS ini mengkritik belum optimalnya peningkatan daya saing produk hasil perikanan di dalam negeri serta masih minimnya inovasi produk perikanan yang bisa memberikan nilai tambah bagi komoditas perikanan kita.
“Saya menilai pemerintah harus lebih serius untuk meningkatkan program yang mendorong pelaku usaha perikanan dan memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan Indonesia serta lebih bekerja keras untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang sejalan dengan tantangan teknologi 4.0 dan memperkuat pengawasan perairan Indonesia,” ujar Johan.
Johan menguraikan potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di wilayah perairan laut Indonesia dan perairan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).
Dia menilai pemerintah belum optimal dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki.
Johan mencontohkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 10,03 juta ton per tahun namun baru dimanfaatkan sebesar 6,6 juta ton. Demikian juga dengan total produksi perikanan tangkap baru sebesar 7,07 juta ton dan juga masih sangat banyak potensi mikro flora dan fauna kelautan yang belum dieksplorasi pemerintah sebagai penyangga pangan untuk kedaulatan pangan nasional, ujarnya.
Secara khusus, Johan meminta Ditjen Perikanan Tangkap untuk segera merealisasikan penataan kampung nelayan dan merealisasikan program prioritas Menteri KKP serta pengembangan kelembagaan usaha nelayan dan pembinaan kampung perikanan budi daya. Menurut dia, penataan kampung nelayan sebagai sentra bisnis perikanan harus menjadi prioritas demi kebangkitan ekonomi masyarakat nelayan.
Selain itu, Johan meminta Ditjen perikanan budi daya untuk memperkuat dan memperbanyak program shrimp estate dan kampung budidaya serta bantuan pakan ikan.
Dia juga meminta KKP berupaya meningkatkan bantuan premi asuransi perikanan bagi nelayan dan pembudidaya ikan kecil demi memberikan kepastian usaha bagi para nelayan dan masyarakat kelautan perikanan.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich