jpnn.com, PONTIANAK - Komisi XI DPR dan Kementerian Keuangan mengapungkan wacana pembentukan Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
Badan itu bertujuan mendorong perkembangan perkebunan kelapa sawit, terutama sawit mandiri atau perkebunan rakyat.
BACA JUGA: Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke AS dan Eropa Turun Drastis
Dana digunakan untuk replanting. Setelah itu, penanaman di plasma yang belum sempat ditanam di kebun inti.
“Dengan dana ini diharapkan pengembangan kelapa sawit bisa lebih bergairah dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik mungkin,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Dapil Kalbar Michael Jeno, belum lama ini.
BACA JUGA: Ramadan Dongkrak Produksi Minyak Kelapa Sawit
Saat ini dananya sudah ada. Pihaknya juga membentuk panitia kerja (panja) untuk me-review dan mengevaluasi Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit.
Dengan demikian, dana yang tersalurkan untuk pengembangan kelapa sawit dapat kembali ke fungsinya.
BACA JUGA: Kementan: Pemerintah Remajakan Sawit Rakyat
“Kami juga mendorong kelapa sawit mandiri, tidak hanya sawit yang dimiliki oleh korporasi atau perusahaan,” ucap Michael.
Keberadaan panja itu diharapkan bisa memaksimalkan fungsi kelapa sawit agar bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Utamanya sawit mandiri atau perkebunan rakyat yang kami harapkan pengembangannya,” tegas Michael. (Nova Sari/Arman Hairiadi/Rakyat Kalbar/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Nilai Resolusi Parlemen Uni Eropa Sangat Diskriminatif
Redaktur & Reporter : Ragil