jpnn.com, JAKARTA - Salah satu misi kunjungan delegasi DPR RI ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia pada tanggal 7-13 April 2018 adalah memperjuangkan minyak kelapa sawit Indonesia. Saat ini, Parlemen Uni Eropa sedang dalam proses pembahasan lebih lanjut mengenai resolusi yang menganjurkan kelapa sawit akan dikesampingkan dari daftar komoditi pertanian yang dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan.
“Kami menyampaikan protes kepada Parlemen Uni Eropa karena resolusi tersebut akan mengakibatkan kerugian yang besar tidak hanya bagi pelaku industri minyak kelapa sawit, tetapi juga para petani dan 50 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada kelapa sawit,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Nurhayati Ali Assgaf saat konferensi pers di Media Center DPR RI, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/4).
BACA JUGA: DPR dan Pemerintah Masih Memperdebatkan Satu Isu Krusial
Dalam kesempatan itu, Nurhayati yang juga Ketua Kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Uni Eropa itu didampingi Anggota Delegasi yakni Fadel Muhammad (Fraksi Partai Golkar) dan Aryanto Munawar (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa). Tiga anggota DPR yang juga ikut dalam kunjungan ke Belgia adalah Syaiful Rasyid (Fraksi Partai Gerindra), Abdul Latief Hanafiah (Fraksi PKB), dan H Soehartono (Fraksi Partai Nasdem).
Lebih lanjut, Nurhayati menilai resolusi Parlemen Uni Eropa sangat diskriminatif terhadap Indonesia akibat adanya kampanye negatif terhadap minyak kelapa sawit Indonesia.
BACA JUGA: Muncul Wacana Pansus TKA, Pak Moeldoko Bilang Begini
“Tidak seharusnya Parlemen Uni Eropa menyusun resolusi yang justru kontradiktif terhadap upaya-upaya dari kedua belah pihak dalam mewujudkan kerja sama ekonomi yang lebih baik,” kata politikus Partai Demokrat ini.
Menurut Nurhayati, Parlemen Uni Eropa seharusnya berpikir bagaimana caranya meningkatkan investasi Eropa di Indonesia yang sedang menurun akibat ketatnya persaingan dalam hal kerja sama ekonomi dan investasi dari Tiongkok.(jpnn)
BACA JUGA: Bamsoet Sebut RUU Ini Memperkuat Upaya Pencegahan TPPU
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Pengin Kasus Narkoba Bupati Ogan Ilir Tak Terulang
Redaktur : Tim Redaksi