DPR-DPD Kompak Soroti Freeport

JAKARTA - Kaukus Daerah Tertinggal (KDT) yang merupakan wadah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan (dapil) kawasan Indonesia Timur, mendesak pemerintah bersikap adil dalam pembagian kekayaan di Papua khususnya menyangkut keberadaan PT Freeport yang setiap tahun meraup keuntungan Rp8 triliun dari usaha tambangnyaJumlah itu cukup besar, sementara yang masuk ke dalam APBD hanya Rp300 miliar.

Desakan tersebut disampaikan anggota DPD asal Papua, Tony Tesar dalam acara deklarasi 'Kaukus Daerah Tertinggal' di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (8/10)

BACA JUGA: 3 Gudang Bulog di Sumbar Hancur

Bersama Tony Tesar, juga hadir sejumlah anggota DPD antara lain Farouk Muhammad (NTB), Sofia Mampau (Papua), Abraham Liyanto (NTT), Mervin Sadipun Kember (Papua Barat), dan Jacob Jack Ospara (Maluku)Sedang dari anggota DPR yang hadir antara lainSaleh Husein (Hanura), dan Abdurrahman Abdullah dari Fraksi Demokrat asal Maluku.

“Freeport dan seluruh perusahaan rekanannya jelas sudah sejahtera

BACA JUGA: Kejagung Terus Cecar Pejabat BI

Tapi, rakyat Papua secara keseluruhan sama sekali miskinPadahal, dengan lahan yang dikuasai Freeport, seluas lima juta hektar tanah pertanian, jika setiap kepala keluarga memiliki luas lima hektar, maka dalam setahun rakyat Papua bisa makmur

BACA JUGA: Perantau Asal Solok Himpun Rp2 M

Untuk itulah dibutuhkan perencanaan pembangunan yang konkret atau memilih investor yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat Papua,” ujar Tonny Tesar.

Sofia Mampu menambahkan jika program pembangunan ini dijalankan dengan membangun infrastruktur yang hanya dianggarkan sebesar Rp2 triliun untuk seluruh Papua, itu masih belum bisa optimalOleh sebab itu, DPD dan DPR dari Indonesia Timur ini akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat ini dengan meminta dukungan pers“Kami menyadari, perjuangan rakyat ini tanpa dukungan pers, tidak akan berhasil,” tegas Sofia.

Sedang jubir kaukus, Farouk Muhammad mengaku dirinya ke Senayan ini membawa amanat rakyat dan wajib memperjuangkan aspirasi rakyat dari NTB, NTT dan PapuaAlasannya, wilayah itu adalah daerah tertinggal dan miskin yang selama ini belum menikmati hasil pembangunan“Jika, Papua dan daerah Indonesia Timur memiliki kekayaan yang memadai, tapi mengapa miskin dan tertinggal? Itu akibat implementasi dan kebijakan pembangunan yang parsial, tidak menyeluruh dan tidak dalam jangka panjang serta tidak ada yang bisa dinegosiasi-dimusyawarahkan dengan pemerintah pusat,” kata Farouk.

Oleh sebab itu kaukus DPD-DPR Indonesia Timur ini, lanjut Farouk, diharapkan akan menjadi mitra kerja pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakan pembangunan khususnya terkait Indonesia Timur“Kalau tidak, daerah kami hanya akan menjadi obyek pembangunan,” kata Farouk lagi.

“Jika aspirasi ini tidak juga didengar, berarti kekayaan Freeport itu selamanya lebih banyak diperuntukkan bagi pemerintah pusat dan FreeportPenegasan ini perlu kami sampaikan agar jangan sampai APBN dan APBD ini hanya menjadi milik pengusaha, sementara rakyat harus miskin terus," sambung Abraham Liyanto(fas/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Stok Beras di Sumbar Menipis