DPR: Implementasi Roadmap BUMN Jadi Bukti Peran Negara Dalam Mengelola Aset

Senin, 07 Desember 2020 – 07:33 WIB
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Foto: Dok. FPKS DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina meminta pemerintah melalui Kementerian BUMN dalam penyusunan roadmap BUMN 2020-2024 menemukan formula yang ideal yang sangat memungkinkan untuk direalisasikan.

Hal itu disampaikan Nevi saat Rapat Komisi VI DPR dan Kementerian BUMN belum lama ini.

BACA JUGA: PT RNI Digadang Jadi Holding BUMN Pangan, Begini Reaksi Politikus PKS Nevi

Menurut Nevi, sumber daya alam negara Indonesia sangat besar potensinya. Namun, hasil pengelolaan seluruh asetnya hanya sekelumit yang mampu masuk kas negara.

Oleh karena itu, roadmap BUMN yang saat ini dikampanyekan oleh Menteri Erick Thohir untuk dibuat hingga 2024, akan menjadi pembuktian kemampuan pemerintah dalam mengelola aset negara.

BACA JUGA: Nevi Zuairina Dorong Empat Program Unggulan Demi Kemakmuran Rakyat di Sumatera Barat II

“Dalam waktu dekat, pembentukan Holding di berbagai sektor adalah momen penting tonggak baru pengelolaan BUMN,” katanya.

Menurut Nevi, Holding Sektor Pertambangan, Holding Sektor Migas, Holding Sektor Farmasi, Holding BUMN klaster pangan dan Merger Bank Syariah milik negara merupakan rangkuman pengelolaan aset negara yang menyeluruh di negara ini. Pengelolaan dengan penuh tanggung jawab merupakan langkah awal menjadikan negara ini menjadi maju.

BACA JUGA: Tokoh Papua Ingatkan Benny Wenda Jangan Mencari Sensasi

Politikus PKS ini mengingatkan tujuan pembentukan holding BUMN di antaranya untuk merespons tantangan bisnis sektoral dan memperkuat struktur permodalan. Selain itu, meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan sinergisitas antar-BUMN, dan mendorong peningkatan efisiensi operasional perusahaan.

Nevi menekankan sejak awal, perusahaan negara ini jangan sampai bersaing dengan swasta terutama swasta pada skala UMKM.

Justru ia meminta UMKM dapat dibina oleh BUMN, bisa dalam bentuk kemitraan atau anak-anak binaan yang dibesarkan hingga minimal menjadi usaha tingkat menengah yang secara kekukuhan stabil ketika mendapat ujian berbagai situasi bisnis termasuk dalam kondisi pandemi seperti ini.

“Roadmap BUMN ini semua orang menaruh harapan besar kepada BUMN untuk mereformasi seluruh manajemen perusahaan pelat merah menjadi perusahaan yang modern, efisien dan kontributif. Ini merupakan ajang seleksi ketat untuk mengeliminasi atau melebur perusahaan-perusahaan yang hanya menjadi benalu negara,” kata Nevi.

Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta kepada Kementerian BUMN, ketika mengimplementasikan roadmap ini, benar-benar ada realisasi pembinaan UMKM yang saat ini berjumlah sekitar 60 juta pelaku.

Menurutnya, merupakan kebaikan sangat besar peran negara kepada rakyatnya, ketika UMKM ini tumbuh dan berkembang akibat peran serta BUMN. Mesti ada pelibatan UMKM yang secara tekstual masuk dalam roadmap BUMN.

“Saya menginginkan, UMKM tidak hanya mendapat perlakuan normatif saja dari BUMN. Dampak yang terlihat adalah mereka hanya stagnan saja, tidak pernah naik kelas. Design pembinaan UMKM mesti tertuang secara komprehensif dalam roadmap BUMN ini,” ujar Nevi Zuairina.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag
DPR RI   BUMN   roadmap   Nevi Zuairina  

Terpopuler