jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin menyesalkan keputusan menteri pertahanan era pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY), Purnomo Yusgiantoro membeli 24 unit pesawat tempur F-16 bekas dari Amerika Serikat pada tahun 2010-2011 lalu. Terlebih, salah satu pesawat yang dibeli itu ternyata terbakar tadi pagi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusumah sebelum acara fly pass di atas Presiden Joko Widodo di Mabes TNI, Cilangkap.
Hasanuddin mengungkapkan, Komisi I DPR pada kurun 2010-2011 sudah berusaha agar pengadaan untuk alat utama sistem persenjataan TNI sebaiknya beli yang baru saja. Karenanya Komisi I DPR pun berupaya keras mengganjal rencana pemerintah kala itu membeli F-16 bekas dari Amerika Serikat karana sudah ada varian terbaru yang lebih canggih, yakni F-16 Block 60.
BACA JUGA: Ternyata KPK Turuti Keinginan Alex Noerdin
"Kami sudah mati-matian menolak, mending beli yang canggih, punya daya tangkal yang tinggi. Di wilayah Asia pun F-16 block 60 itu yang paling bagus,” kata Hasanuddin di gedung DPR RI, Kamis (16/4).
Menurutnya, dengan USD 650 juta saja Indonesia bida mendapat 6 unit pesawat tempur F-16 baru lengkap dengan persenjataanya. “Kalau tanpa senjata bisa delapan unit. Tapi yang dipilih malah yang bekas," kata politikus PDIP itu.
BACA JUGA: Awasi Penjualan Bir, Pemda Bisa Libatkan Tokoh Masyarakat
Mantan sekretaris militer kepresidenan itu mengaku mendapat informasi bahwa pesawat bekas yang dibeli itu sebenarnya sudah dikandangkan (grounded) di Gurun Arizona. Selanjutnya, beberapa pesawat dikanibalisasi menjadi satu pesawat.
"Di sana, diambil dua atau tiga dikanibal jadi satu, lalu disiapkan. Lalu, itu bekas pesawat patroli milik pasukan dalam negeri, bukan pasukan tempur keluar," jelasnya.
BACA JUGA: RUU Perlindungan Nelayan Ditarget Kelar Tahun Ini
Parahnya, kata Hasanuddin, pembelian pesawat bekas melalui memorandum of understanding (MoU) tahun 2010-2011 itu ternyata melebihi anggaran USD 650 juta. Sebab, anggaran pengadaan 24 pesawat bekas itu membengkak jadi USD 800 juta.
"Karena sudah kontrak maka terpaksa bayar itu. Datanglah empat pesawat pertama untuk mendukung upacara 5 Oktober 2014. Dari yang dikirim hasil retrofit, dua itu crack atau retak, tidak bisa dipakai," tambahnya.
Namun, karena pembelian pesawat-pesawat ini atas persetujuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menhan Purnomo Yusgiantoro, kata Hasanuddin, kala itu Komisi I DPR tidak bisa terlibat lebih jauh meski sudah tega-tegas menolaknya. “Kami tidak mau masuk ke ranah lebih dalam soal teknis. Tapi kami menyesal kenapa beli yang bekas," ujar politikus yang akrab disapa Kang TB ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Adriansyah Akhirnya Buka Mulut, Ini yang Dikatakannya
Redaktur : Tim Redaksi