jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk menenggelamkan kapal asing pencuri ikan mendapat dukungan anggota DPR. Salah satunya adalah anggota Komisi IV DPR Ono Surono.
Ono meminta Menteri Susi untuk tidak berhenti menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan.
BACA JUGA: Menteri Jangan Berdebat Gara-Gara Kapal
“Jangan berhenti menenggelamkan kapal pencuri ikan, tapi di sisi lain Menteri Susi harus meningkatkan produksi perikanan dan ekspor sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” kata Ono Surono, Jumat (12/1/201).
Pernyataan Ono itu untuk merespons polemik antara Menteri Susi dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan.
BACA JUGA: Tanggapi Nyalla, Waketum Gerindra: Mana Cukup Rp 40 Miliar
Menurut Ono, penenggelaman kapal itu sebagai komitmen dari visi pemerintah terkait kedaulatan negara,. Pasalnya, dari dulu pencurian ikan tidak pernah selesai di Indonesia. Hal itu yang menjadi alasan Ono tetap mendukung langkah Menteri Susi tersebut.
Sebelumnya, Luhut meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhenti menenggelamkan kapal. Mantan Menko Polhukam itu juga meminta KKP untuk meningkatkan produksi maupun ekspor hasil produk perikanan.
BACA JUGA: Sesungguhnya, FPI Masih Butuh Facebook
Terkait permintaan Luhut, Ono menilai permintaan tersebut adalah dua hal berbeda yang bisa dilakukan sekaligus.
"Bukan berarti tidak menenggelamkan atau fokus atau sebaliknya. Ini bisa dilakukan bersama-sama. Penenggelaman kapal tetap dilakukan tapi meningkatkan produksi ikan nasional juga dijalankan. Ini simultan,” ucap Ono.
Politikus PDI Perjuangan ini tidak ingin penenggelaman kapal asing pencuri ikan dihentikan. JIka dihentikan, kata dia, penegakkan kedaulatan dari sisi pelaksanaan putusan pengadilan nanti tidak berjalan. Padahal keduanya bisa dilakukan bersamaan.
Karenanya, kebijakan menenggelamkan kapal pencuri ikan itu harus ada sebagai efek jera. Di sisi lain pelaksanaan percepatan pembangunan industri perikanan juga harus digarap, tidak hanya oleh KKP, karena ada 25 institusi yang terlibat.
Apabila rencana aksi itu dievaluasi, tambah politikus daerah pemilihan Jawa Barat VIII ini, maka ada banyak keuntungan yang bisa didapat. Dari sisi kedaulatan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, bukan menjadi wilayah yang selalu dicuri sumber daya ikannya.
"Di sisi lain kita bisa membuktikan bahwa industri perikanan bisa maju dan bangkit,” pungkas Ono.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siapa Bilang FPI Sudah Tak Butuh Facebook
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam