jpnn.com, JAKARTA - Politikus Demokrat Herman Khaeron mengatakan, persoalan penghentian penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan antarmenteri di ruang publik.
Menurut ketua umum Ikatan Penyuluh Perikanan Indonesia (IPKANI) itu, sebaiknya tempatkan saja pada proses penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA: Menteri Susi Diminta Terus Tenggelamkan Kapal
Dia menjelaskan Undang-undang nomor 45 tahun 2009 Perubahan Atas UU nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa selain penerapan sanksi penjara dan denda, penerapan hukum pidana dalam bidang perikanan juga berupa penenggelaman kapal asing illegal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia.
Hal ini diatur dalam pasal 69 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 1, kata Herman, kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan negara RI.
BACA JUGA: Bu Susi Ogah Setop Penenggelaman Kapal Asing Pencuri Ikan
Pasal 2, kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan senjata api.
Pasal 3, kapal pengawas perikanan bisa menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan negara RI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
BACA JUGA: Luhut dan Susi Tak Elok Berseteru di Ruang Publik
Pasal 4, dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Dengan demikian, ujar dia, penenggelaman kapal perikanan berbendera asing merupakan tindakan khusus yang dilakukan oleh kapal pengawas perikanan dalam menjalankan fungsinya.
"Sekaligus sebagai penegakan hukum di bidang perikanan untuk memberikan efek jera kepada para pelakunya," kata Herman, Jumat (12/1).
Namun, Herman menambahkan, hal penting yang perlu diperhatikan terkait penenggelaman kapal asing ini adalah tidak boleh dilakukan sewenang-wenang dan harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Misalnya jika tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).
"Serta nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia," kata mantan wakil ketua Komisi IV DPR itu. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Retno dan Susi Sah jadi Warga Kehormatan Kapal Selam
Redaktur & Reporter : Boy