jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Ruhut Poltak Sitompul meminta teman-temannya di komisi hukum tidak membuat repot Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Fit and Proper Test (FnP) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, hingga kini kelanjutan pembahasan hasil seleksi Pansel Capim KPK bentukan pemerintah masih deadlock. Itu terjadi karena unsur kejaksaan dari 8 nama yang diusulkan ke DPR belum terpenuhi.
BACA JUGA: Soal Tugas Baru 11 Menteri, Politikus NasDem Kritik Jokowi
Ruhut mengakui, unsur kejaksaan sebagai pimpinan KPK yang dipersoalkan sebagian fraksi di komisi III memang penting berkaitan dengan penuntutan. Namun, unsur kejaksaan tersebut juga tidak bisa dipaksakan. Apalagi, pimpinan KPK pernah tetap bisa jalan meski tanpa ada unsur jaksa maupun polisi.
"KPK selama ini baik karena jaksa bekerja baik. Dari 2002 buktinya nggak ada, bebas. Tapi gak usah kaku lah. Kan ada deputi dan sebagainya di bawah. Kawan-kawan jangan cari masalah, jangan bilang mau kembalikan pada presiden. Presiden juga pekerjaannya banyak. DPR jangan nyusahin presiden," terang Ruhut, Jumat (27/11).
BACA JUGA: Kurang Empat Kardus Surat Suara
Karena itu, Ruhut berharap nama-nama yang diserahkan Pansel Capim KPK ditambah dua nama yang sebelumnya diusulkan era pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tetap dilanjutkan prosesnya di komisi III.
"Iya melanjutkan kami pilih. Seperti Pak Busyro dan Pak Roby yang sudah dipilih di jaman Pak SBY kan ada. Jadi jangan mengada-ada (pakai alasan unsur jaksa). Ini yang omong Ruhut loh, anggota komisi III DPR, bukan pengamat atau pakar yang tidak tahu kondisi di DPR," tegas Ruhut. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Gerindra Klaim Pasangan SAHABAT Menang!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ribuan Surat Suara Terpaksa Dikembalikan
Redaktur : Tim Redaksi