jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Luthfy A. Mutty melancarkan kritik terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengangkat sebelas menteri sebagai petugas penghubung.
Tugas baru bagi sebelas menteri itu ialah menghubungkan Indonesia dengan negara mitra yang ditugaskan. Hal itu bertujuan supaya arus investasi dan perdagangan dengan negara terkait bisa dimaksimalkan.
BACA JUGA: Kurang Empat Kardus Surat Suara
Selain itu, mereka juga diharapkan melakukan pendekatan yang tepat dengan negara-negara mitra agar menghasilkan investasi baru. Kebijakan ini sebelumnya juga dikritik banyak kalangan karena dianggap akan memperburuk kinerja kementerian yang menerima tugas sebagai penghubung.
"Saya tidak tahu apa alasan presiden menugaskan menteri berdasarkan wilayah kerja. Dari perspektif manajemen pemerintahan, pembagian tugas menteri menurut wilayah itu tidak dikenal. Yang dikenal selama ini adalah pembagian tugas berdasarkan kompartemen. Jadi menteri yang ditunjuk memimpin sebuah kementerian, bertanggung jawab atas seluruh tugas kementeriannya yang berlaku untuk seluruh wilayah," kata Luthfy di Jakarta, Jumat (26/11).
BACA JUGA: Gerindra Klaim Pasangan SAHABAT Menang!
Menurut Luthfy, tugas baru bagi sebelas menteri tersebut seharusnya diemban Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Luthfi menambahkan, selain mendistorsi tugas BKPM, keberadaan menteri penghubung itu juga tumpang tindih dengan upaya merevitalisasi tugas duta besar di negara-negara tersebut. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Ribuan Surat Suara Terpaksa Dikembalikan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Atribut Siluman Marak Terpajang di Manokwari
Redaktur : Tim Redaksi