jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harysa mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait moratorium Unjian Nasional (UN).
Menurut Riefky kebijakan Muhadjir justru dinilai membuat stres pemangku kepentingan kependidikan.
BACA JUGA: Jika Jadi Moratorium Unas, Surabaya Bakal Gelar Ujian Lokal
"Bila disimak secara mendalam, pemangku kepentingan pendidikan mengalami stres bulanan karena adanya kebijakan Mendikbud," kata Riefky di kompleks Parlemen Jakarta, Senin (28/11).
Proses penetapan kebijakan moratorium UN menurutnya terkesan tiba-tiba tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Komisi X DPR.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Tetapkan 5 Oktober Jadi Hari Guru Nasional
Dengan kebijakan ini, para pemangku kepentingan dari 34 Provinsi dan 516 Kabupaten dan Kota menanyakan langsung ke komisi yang mengurusi pendidikan.
Sejak dilantik pada 27 Juli 2016, Riefky mencatat ada lima kebijakan Mendikbud yang membuat stres yaitu full day school, sertifikasi guru akan diganti dengan program baru yang disebut dengan resonansi finansial.
BACA JUGA: Airin Ingin Pemenang ISoC 2016 Mengimplementasikan Idenya di Tangsel
Kemudian merevitalisasi komite sekolah dengan wajah baru dengan nama Badan Gotong Royong Sekolah, ingin merombak K13, dan yang terakhir moratorium UN.
"Jadi, bukan lagi stres tahunan tetapi stress bulanan," tukas politikus Partai Demokrat itu.
Karena itu, Komisi X DPR akan mengundang Mendikbud pada Kamis 1 Desember 2016 untuk meminta penjelasan secara langsung terkait dengan rencana moratorium Unas.
"Pemerintah sebaiknya tidak menambah kegaduhan dengan tidak mengeluarkan kebijakan pendidikan yang menjadi gaduh," pungkas politikus asal Aceh ini.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masih Kekurangan Guru
Redaktur : Tim Redaksi