DPR Kecewa, Banyak RSUD Abaikan Pasien Jamkesmas

BANJARMASIN - Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning menegaskan rasio tempat tidur (ranjang) di rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah sekitar 167 ribu dibanding dengan keseluruhan penduduk Indonesia yang kini berjumlah sekitar sekitar 237 juta, sudah sangat tidak ideal lagi.

Hal tersebut dikatakan Ribka Tjiptaning di hadapan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Rudy Ariffin, jajaran Muspida, Kepala Dinas dan sejumlah Direksi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) saat Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi IX DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka Reses Masa Persidangan IV tahun 2010-2011, yang berlangsung dari tanggal 24 hingga 28 Juli 2011.

"Data terkini, keseluruhan rumah sakit umum daerah milik pemerintah hanya tersedia sekitar 167 ribu tempat tidurJumlah tersebut bertolak belakang dengan jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 237 juta jiwa

BACA JUGA: Mencari Bendahara Umum Bukan Prioritas Partai Demokrat

Idealnya 1 berbanding 500Sementara yang terjadi sekarang berkisar pada angka 1:1.580," kata Ribka Tjiptaning, di aula kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Senin (25/7).

Perbandingan jumlah tempat tidur di rumah sakit umum dengan jumlah penduduk tersebut, lanjutnya, diperparah lagi dengan kebijakan sejumlah rumah sakit umum daerah (RSUD) yang menyediakan tempat tidur kelas III yang diperuntukkan khusus bagi peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di bawah 25 persen dari keseluruahn tempat tidur di RSUD.

"Bahkan, dalam temuan kami di beberapa daerah, bukan di Kalimantan Selatan ini, ada pula rumah sakit yang sama sekali tidak menyediakan kelas III hingga pasien Jamkesmas diabaikan

BACA JUGA: Ketua KPU Banggai Dituding Berpihak

Padahal setiap RSUD oleh undang-undang diperintahkan untuk menyediakan sedikitnya 25 persen tempat tidur bagi peserta Jamkesmas," tegasnya.

Selain itu, Ribka yang juga didampingi oleh sejumlah anggota Komisi IX DPR itu juga mengungkap temuannya mengenai adanya sejumlah RSUD yang berlomba-lomba untuk membangun fasilitas layanan VIP"Kita berharap, pengalaman buruk tersebut jangan sampai terjadi di RSUD-RSUD di Kalimantan Selatan ini karena dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang kurang mampu dan pemda berkewajiban untuk melayani mereka dalam berobat," ujar politi perempuan dari PDI Perjuangan itu.

Lebih lanjut, Ribka menyebut dua RSUD masing-masing di Garut dan Ponorogo, program Jamkesda-nya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan

BACA JUGA: PAW Nazaruddin Tunggu Sikap Demokrat

"Program Jaminan Sosial Kesehatan Daerah di RSUD Garut dan Ponorogo macet hingga bisa menghambat pencapaian target-target program pemerintah di bidang kesehatan," ungkap Ribka Tjiptaning.

Di tempat yang sama, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mejelaskan bahwa bahwa ketersediaan APBD untuk program kesehatan masyarakat di Kalsel sudah mencapai angka 11 persen di luar anggaran gaji pegawai"Target kami pada tahun 2015 mendatang anggaran tersebut akan dinaikkan menjadi minimal 15 persen dari keseluruhan APBD," imbuhnya.

Selain Jamkesmas, lanjutnya, di Kalsel juga diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) mulai dari pemerintahan provinsi, pemerintah kabuoatan hingga pemerintahan kota"Jumlahnya tetap sama sekitar 11 persen dan sumbernya dari APBD masing-masing," tegas Rudy Ariffin(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Suara PD di Daerah Diprediksi Bakal Anjlok