JAKARTA - Setelah sempat melakukan "moratorium" spontan selama beberapa bulan di penghujung 2010, DPR kini mulai menggeber kembali agenda pelesiran ke luar negeriTadi malam, 14 anggota Komisi XI berangkat studi banding ke Washington, Amerika Serikat.
Rombongan Panitia Kerja (Panja) RUU Akuntan Publik itu dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi
BACA JUGA: Setgab Sepakat Tak Saling Serang
Mereka dijadwalkan tiba di tanah air pada 26 MaretBACA JUGA: Prabowo: Mau Santai, Jangan Berpolitik
Tapi, waktunya masih tentatif.Awalnya, peserta rombongan ke Amerika Serikat terdiri dari 16 anggota dewan lintas fraksi
BACA JUGA: Lily Wahid Dianggap Sakit
Sehingga, rombongan yang berangkat tinggal 14 anggota dewan plus dua staf sekretariat komisi"Kami tetap melarang semua anggota fraksi mengikuti semua studi bandingTermasuk yang ke AS dan Inggris itu, tidak boleh ikut," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon di Jakarta, kemarin (20/3).Menurut dia, Gerindra tidak menoleransi sedikitpun semua aktivitas studi banding ke luar negeriStudi banding dalam perumusan RUU, sebut dia, hanya akal "akalan untuk menghabiskan anggaran negara"Apa yang mau di-studi atau dibandingkan, sebenarnya bisa dicari ke internet atau pakarnya didatangkanAgenda ke luar negeri itu tidak lebih dari sekedar pelesiran dan pemborosan," tegasnyaApalagi, imbuh dia, proses pembahasan RUU Akuntan Publik sudah hampir selesai"Pas mereka pulang, RUU-nya tinggal diketok," sindir Fadli.
Kritik dari kalangan LSM juga mengalirKoordinator Advokasi dan Investigasi, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menegaskan studi banding Panja RUU Akuntan Publik ini sangat mubadzir dan boros.
Dia menyebut anggaran ke Amerika Serikat menghabiskan anggaran sebesar Rp 2,38 miliar dan ke Inggris kembali dialokasikan anggaran Rp 1,9 miliar"Begitu mudahnya anggota DPR memperoleh miliaran rupiah untuk jalan "jalan yang sekedar memenuhi nafsu kesenangannya sendiri," katanya.
Uchok menambahkan bahwa anggaran plesiran ke Washington sebesar Rp 2,38 miliar untuk 16 anggota DPRTetapi, lantaran ada dua orang dari Gerindra yang tidak ikut, maka anggaran plesiran hanya sebesar Rp 2,1 miliarDengan demikian, anggaran negara bisa dihemat sebesar Rp 280 juta"Uang sebesar Rp 280 juta itu cukup untuk membantu beasiswa tiga anak orang miskin sampai ke perguruan tinggi di Indonesia," ujar Uchok.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasih mengatakan big four Kantor Akuntan Publik (KAP) asing yang beroperasi di Indonesia berasal dari Amerika Serikat dan InggrisMereka adalah Ernst & Young, KPMG, Price Water House, dan DLoyd"Makanya, studibanding ke kedua negara itu sangat relevan," katanya.
Politisi dari Partai Demokrat itu menambahkan, ada beberapa hal yang masih belum diputuskan di RUU Akuntan PublikMisalnya, terkait pengaturan akuntan publik asing, berikut sanksi dan pidana bagi yang melanggar aturan(pri)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Alihkan Sengketa Pilkada ke PT Langgar UUD
Redaktur : Tim Redaksi