DPR: Kembalikan Blok Migas ke Negara

JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI, Chandra Tirta Wijaya mengatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara lebih berhak atas blok minyak dan gas yang habis masa kontraknyaMenurutnya, jika dikelola oleh BUMN makan keuntungannya 100 persen untuk negara yang akan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

BACA JUGA: PIP Belum Bayar Saham Newmont

Selain itu, alasan lainnya adalah pengelolaan perusahaan negara untuk mendukung kedaulatan negara dan kemandirian migas nasional. 

"Jika BUMN semakin besar, akan memperkuat ekonomi nasional," kata Chandra Tirta Wijaya, saat seminar 'Menegakkan Kedaulatan Negara: Penguasaan Kembali Blok Migas yang Habis Masa Kontraknya, di Jakarta, Rabu (8/6).

Dikatakan, sepuluh tahun ke depan beberapa kontrak migas akan habis masa kontraknyaTermasuk, pada 2011 ini ada beberapa yang akan habis

BACA JUGA: Produksi Semen Naik 10 Persen

Misalnya Blok A di Nanggroe Aceh Darussalam, Blok West Madura dan Bawean Jawa TimurPengalaman buruk di WMO ketika BP Migas secara tertutup, tanpa mengikuti prinsip good governance, memutuskan 20 persen dialihkan ke pihak swasta asing

BACA JUGA: Merpati Incar Monopoli Rute Perintis

"BP Migas telah melanggar hukum, sebab blok yang telah habis masa kontraknya semestinya dikembalikan kepada pemerintah," ungkap Chandra.

Ketidakberpihakan pemerintah kepada BUMN, lanjut dia, terlihat pada beberapa kasusSeperti kasus Blok Cepu pemerintah tunduk pada Exxon Mobile, kasus Blok Semai pemerintah memenangkan HessPada kasus Blok Natuna D-Alpha, pemerintah memperpanjang kontrak dengan Exxon MobileDan, kasus WMO, pemerintah masih memberi saham kepada Kodeco

Ia menegaskan, keputusan pemerintah yang tidak berpihak kepada Pertamina di WMO, Blok Semai V, juga berbagai tender pengelolaan migas lain di tanah air seperti Blok CepuHal ini memunculkan pertanyaan, apa sesungguhnya strategi jangka panjang pemerintah dalam pengelolaan sumber-sumber daya alam di tanah air, khususnya di sektor migas. 

"Dengan begitu, adakah rencana strategis pemerintah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan energi nasional di masa mendatang," kata Chandra dengan nada tanya.(boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemerintah Ancam Tindak Kontraktor Nakal