JAKARTA - Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tak merasa gentar dengan ancaman gugatan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) terkait terus berjalannya pembangunan gedung baruKalangan BURT menganggap pembangunan gedung setinggi 36 lantai tersebut tak melanggar peraturan apapun.
"Silahkan saja, nggak apa-apa
BACA JUGA: Gedung Baru DPR jangan Umbar Kemewahan
Saya bicara ini atas nama institusi, bukan pribadi," kata Ketua DPR yang juga Ketua BURT Marzuki Alie di Jakarta, kemarin (27/3)BACA JUGA: Kontraktor Gedung Baru DPR Jangan Hasil Titipan
"Kelanjutan pembangunan itu bukan keputusan pribadiMarzuki menyampaikan rencana pembangunan gedung baru sangat transparan
BACA JUGA: BIN Dibolehkan Menahan, Apa Bedanya dengan Penculikan?
Untuk menghindarkan terjadinya mark up anggaran, seluruh proses perencanaan dan tender diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara intensif.Bukan hanya itu, KPK juga tidak mempermasalahkan pembangunan gedung baru DPRMenurut Marzuki, dalam pertemuan terakhir, KPK sudah meninjau ruang kerja anggota dewan saat iniKPK ikut memahami konteks perlunya penambahan tenaga ahli bagi DPR yang berimplikasi terhadap kebutuhan ruang kerja yang lebih luas"Makanya, KPK mendukung pembangunan gedung baruBagi KPK yang penting dilaksanakan dengan benar," tandas Marzuki.
Anggota BURT Muhamad Arwani Thomafi juga berprinsip DPR tidak tengah melawan semangat konstitusi dan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang menggariskan APBN dimanfaatkan sebesar "besarnya untuk kemakmuran rakyat"Jawaban atas persoalan ini tentunya harus diuji secara hukum," kata Thomafi.
Dia menambahkan pengambilan keputusan di BURT selalu melibatkan seluruh anggota fraksi yang adaBahkan kesepakatan pembangunan gedung baru ini melalui tahapan dan perdebatan panjangMulai dari BURT ke Badan Anggaran (Banggar), lalu dibawa ke rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksiKarena itu, keputusan BURT merepresentasikan sikap DPR"Tidak ada mekanisme yang dilanggar," kata Wasekjen DPP PPP, itu.
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto menilai tidak perlu terburu "buru untuk segera melakukan evaluasi atas pembangunan gedung baruMenurut dia, fraksi-fraksi di DPR selama ini sudah melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan betul sejumlah penghematan atas pembangunan gedung baru DPR"Sekarang kan sudah dilaksanakan evaluasi, dan pack (hasil evaluasi, red) nya sudah dilakukan tender," kata Novanto.
Jika sudah memasuki tender, kata Novanto, jangan langsung kemudian dilakukan evaluasiPublik saat ini bisa mengikuti seluruh proses tender secara transparanKebutuhan DPR akan gedung baru, lanjut dia, saat ini penting demi menunjang peningkatan kinerja DPR secara bertahap"Satu anggota DPR sekarang punya lima staf ahli, pasti akan menambah ruangan," jelas Novanto.
Pertimbangan-pertimbangan evaluasi, lanjut Novanto, bisa dilakukan jika nantinya benar-benar ditemukan kejanggalan di proses tenderSaat ini, seluruh harga yang ditetapkan oleh Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bukan merupakan keputusan sepihak"Ini semua kan dasarnya dari Kementerian PUKalau memang sudah standar PU, dilanjutkan dulu," tandasnya(pri/bay/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar Rakor, PDIP Pertajam Strategi Menuju 2014
Redaktur : Tim Redaksi