jpnn.com, JAKARTA - Komisi VI DPR akan meminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mengaudit kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) PT Telkom.
Hal ini dilakukan untuk memastikan benar atau tidaknya dugaan publik terhadap penyalurannya yang tidak proporsional.
BACA JUGA: Kabel Laut Menuju Jayapura Putus, Telkom Siapkan Alternatif
"Saya kira ini memang harus diaudit oleh BPK. Harusnya proprosional sesuai yang diperuntukkan untuk masyarakat secara adil," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman dalam diskusi Menyoal Kinerja PT Telkom di Warung Daun Cikini, Jakarta (24/4).
Sebelumnya, Koordinator Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Jamal saat menggelar aksi di Gedung PT Telkom, Senin (16/4), mendesak mundur Direktur Utama (Dirut) PT Telkom.
BACA JUGA: 17 Aplikasi Inovasi Digital Amoeba
Mereka kecewa dengan dana CSR untuk rumah ibadah yang dibagikan tidak secara adil dan proporsional.
Menurut Azam, jika ketidakadilan tersebut dibiarkan akan berdampak buruk, karena PT Telkom terkesan pilih kasih dalam memberikan bantuan kepada rumah ibadah.
BACA JUGA: Pemprov DKI Bangun Pos Pelayanan Terpadu Pakai Duit CSR
"Indonesia kan mayoritas muslim, jadi soal pembagian dana CSR harusnya proporsional dengan hal tersebut," tandas politikus Partai demokrat tersebut.
Dari sisi kinerja korporasi, Azam Azman menyoroti turunnya pertumbuhan laba PT Telkom. Di mana pada 2017, PT Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp 22,1 triliun, atau tumbuh 14,43 persen dibanding laba 2016 yang senilai Rp 19,35 triliun.
Namun pertumbuhan laba 2017 tersebut lebih rendah dibanding pertumbuhan laba pada 2016 yang sebesar 24,94 persen (year-on-year/yoy).
"Ini sangat penting bahwa keberadaan Telkom ini harus lebih cepat pertumbuhan kinerjanya agar tidak akan tertinggal jauh. Saya lihat, perlu didukung oleh manajemen yang lebih baik, perlu didukung manajemen puncak yang lebih agresif", tegas Azam.
Untuk menjawab kekecewaan beberapa ormas keagamaan tentang kebijakan dana CSR PT Telkom, Azman mendesak audit khusus oleh BPK terkait masalah tersebut. Permintaan audit khusus Dana CSR tersebut bisa oleh DPR atau dari Menteri BUMN.
Senada dengan Azman, Marwan Batubara dari Indonesian Resources Studies (IRESS) menyebutkan harus ada permintaan secara resmi kepada BPK, bisa melalui DPR.
Menyoal penyaluran dana CSR yang tidak proporsional, Marwan menyesalkan kebijakan direksi Telkom tersebut. Menurut Marwan, selain tidak sensitif, direksi PT Telkom terlihat tidak sejalan dengan agenda Presiden Joko Widodo yang gencar menguatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kimia Farma Perkuat Sinergi dengan Telkom
Redaktur & Reporter : Yessy