JAKARTA - Polemik Dewan Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Daerah RI soal anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD di setiap daerah, terus bergulirKali ini, Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung yang meminta agar anggaran pembangunan kantor DPD di 33 provinsi segera dievaluasi
BACA JUGA: Kasus Cek Pelawat Terus Dipersoalkan Politisi Senayan
Pria yang akrab disapa Pram ini mengakui pembangunan gedung pemerintahan memang sudah menjadi tanggungjawab negara untuk memberikan keadilan
BACA JUGA: Ragukan Survei LSI, TK Bungkam
"Saya melihat ini polemik kontraproduktif
Pram menyebut Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum yang berhak melakukan evaluasi itu
BACA JUGA: Sutiyoso Optimis PKPI Lolos Pemilu 2014
Sebab, dana itu menurut dia, memang sudah dianggarkan dari awal"Kalau tidak (dievaluasi) nanti tidak produktifKita tidak menyalahkan siapapun dalam hal ini," kata mantan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan itu.Dia mengatakan, soal anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD tersebut, harus dilakukan evaluasi seperti halnya untuk perencanaan pembangunan kantor DPR RI, yang pada awalnya direncanakan Rp 1,3 Triliun, menjadi Rp 700 miliar"Publik harus menyoroti, kalau tidak anggaran ini terlalu besar, apalagi untuk di daerah," kata Pramono lagi.
Seperti diketahui, Ketua DPR RI Marzuki Alie, menyatakan, bahwa bahwa pembangunan gedung kantor perwakilan DPD di daerah terlalu mahal. Untuk pembangunan Gedung DPD setinggi empat lantai itu, dia mendapatkan informasi bahwa untuk per meter harganya mencapai Rp10 jutaTempo hari saja, lanjut Marzuki, untuk perencanaan pembangunan Gedung DPR setinggi 36 lantai, Rp6 juta per meter saja sudah terlalu mahalKarena, menurut dia, standarnya, Rp 3juta“Rp10 juta permeter itu sangat mahal,” katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Yakin Masyarakat Desa Masih Puas
Redaktur : Tim Redaksi