DPR Minta Data Rinci Proyek LOBP Gresik

Jumat, 25 Februari 2011 – 08:28 WIB
JAKARTA - Komisi VII DPR meminta PT Pertamina (Persero) menyampaikan data dan penjelasan secara rinci dan komprehensif modernisasi pabrik pencampuran pelumas atau lube oil blending plant di Gresik, Jatim paling lambat 14 Maret 2011Permintaan tersebut merupakan salah satu kesimpulan dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto di Jakarta.

"Kami ingin dapat melakukan evaluasi lebih obyektif," kata Anggota Komisi VII DPR Azwir Dainy Tara menjelaskan alasan permintaan tersebut

BACA JUGA: Tiga Underwriter Garuda Diselematkan

Menurut dia, pihaknya meminta data dan penjelasan secara detail dan transparan proyek LOBP yang dibangun PT Rekayasa Industri
Azwir menambahkan, proyek LOBP Gresik tersebut meleset dari proyek awal, sehingga Pertamina berpotensi mengalami kerugian hingga 500 juta dolar AS

BACA JUGA: Lippo Setujui Deviden Rp 150 M



"Nilai 500 juta dolar itu tidak sedikit
Bagaimana penjelasannya," ujarnya

BACA JUGA: Kembangkan Shale Gas Butuh USD 8 Juta

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial"Persoalan LOBP Gresik mesti dijelaskan bagaimana sebenarnya," katanya.  Anggota Komisi VII DPR Alimin mengatakan, data dan penjelasan proyek LOBP Gresik terkait keterlambatan penyelesaian proyek selama 14 bulan atau lebih lama dari target pembangunan yang hanya 12 bulan.
 
"Bagaimana keterlambatannya lebih lama dari target pembangunan proyeknya," ujarnyaMenurut dia, penjelasan dugaan penyimpangan akan membuat isu menjadi jelasDirektur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo mengatakan, saat ini, proyek LOBP terus memperbaiki kinerjanya"Saat ini, kapasitas produksi sudah 86 persen dari desain awal," katanya

Pertamina, lanjutnya, masih memberikan waktu kepada Rekayasa Industri memperbaiki kinerja proyek sampai 31 Maret 2011Menurut dia, saat ini, proyek masih dalam masa perawatan Rekayasa IndustriDjaelani juga mengatakan, pihaknya memakai PT Surveyor Indonesia sebagai pihak independen melakukan audit atas proyek tersebutDia menambahkan, potensi kerugian hingga USD 500 juta tersebut baru terjadi kalau proyek tidak mencapai kapasitas desainnya(dms)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Realisasi Kapet Masih Memble


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler