jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR Michael Wattimena berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan satu visi soal kebijakan impor bawang putih. Menurutnya, ego sektoral harus dipinggirkan demi kelancaran program pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya karena melihat adanya peraturan yang tidak sinkron antara kedua lembaga. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 16/2017 dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30/2017.
BACA JUGA: Presiden Kolombia, Kopi Toraja dan Obsesi Menteri Amran
"Terbitnya kedua peraturan cuma berbeda dua hari, menurut hemat kami konten tidak begitu mendukung kegiatan dua kementerian yang ada," kata Wattimena saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Holtikultura Kementerian Pertanian, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bawang Putih dan Importir di Gedung DPR, Rabu (25/4).
Permendag 30 2017 mengatur dan mendata lalu lintas impor dan distribusi produk holtikultura, termasuk bawang putih.
BACA JUGA: Kementan Klarifikasi Pemberitaan Opini Soal Ombudsman
Sedangkan Permentan, mewajibkan para impotir melakukan pengembangan penanaman bawang putih dengan target menghasilkan 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun.
Bila RIPH itu terpenuhi, maka para importir dibolehkan mengimpor bawang putih. Sedangkan Kemendag tidak mau begitu.
BACA JUGA: Kementan: Aspek Kesehatan Hewan Jadi Persyaratan Utama
Sebab, impor harus pertimbangkan produksi dalam negeri atau keberadaan bawang putih di pasaran.
"Kalau memang seperti ini maka menjadi sebuah kesulitan yang sistematis temen-temen importir," ujar dia.
Kemudian, melihat konsumsi dalam negeri yang begitu besar, dia meminta sedianya dua kementerian itu duduk bersama untuk membahas masalah ini. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi kebijakan yang saling bertentangan.
"Saya tidak memihak kepada Kementan ataupun Kemendag, tetapi coba dicari formatnya supaya ada win-win solution dan tidak ada egosektoral. Kalau mau ikutin emosi, kami akan berpihak pada Kementan. Tapi kita juga tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat ke depan yang cukup signifikan," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Muladi mengaku telah menerima para pedagang bawang putih yang mengeluh tidak pernah menjual barang lokal.
Namun, mereka juga kesulitan untuk menjual bawang putih impor karena pasokan di pasar tidak ada.
"Petani itu menanam tanaman inginnya untung karena bawang putih ini termasuk tanaman di Asia Tengah, maka membutuhkan iklim topografi yang khusus, tidak seluruh wilayah di Indonesia cocok dengan bawang putih," kata Viva Yoga.
Menurut dia, pemerintah kebijakannya melalui sistem kuota tapi beberapa kali ada persoalan tata niaga pangan antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Perdagangan yang sering kali tidak sinkron, apalagi menjelang Pemilu.
"Beberapa periode dulu juga sama selalu begini banyak tidak sinkron, sekarang juga begini banyak yang tidak sinkron," ujarnya.
Viva Yoga mengingatkan pemerintah untuk hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan RIPH dari Kementerian Pertanian.
"Sistem kuota ini harus hati-hati, karena apa yang telah dikeluarkan RIPH dari Kementan itu ada ukuran-ukuran normatif dan hukum tidak? Yang membedakan para penerima RIPH itu mendapatkan jatah sesuai dengan kuota yang ada di RIPH atau pengurangan RIPH," katanya.
Viva Yoga mempertanyakan ukuran-ukuran hukum atau acuan apa yang menjadi dasar Kementerian Perdagangan untuk mengeluarkan SPI (surat persetujuan impor), apakah dari sisi kelengkapan dokumen atau ada faktor lain.
"Karena dari data, ada beberapa importir yang mendapatkan SPI itu baru sekali impor tapi ada juga yang sudah impor tapi masih belajar. Nanti jangan sampai KPK masuk, BPK masuk, Satgas Pangan dan aparat penegak hukum masuk yang akan sangat berbahaya buat pemerintah," katanya.
Sedangkan Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia, Pieko Njotosetiadi mengaku optimis pihaknya mampu membantu pemerintah mensukseskan program penanaman bawang putih.
"Dari yang ada, asosiasi kami tidak menerima semua importir yang mendaftar. Dengan adanya program pemerintah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, kami akan membantu," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kemendag Pasang Badan Jika WTO Hambat Aturan Peredaran Susu
Redaktur & Reporter : Adil