jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Mulyanto menilai Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), selama ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah.
Oleh karena itu, pemerintahan baru nanti diminta untuk menjadikan sektor itu sebagai salah satu prioritas.
BACA JUGA: Dukung Industri Strategis untuk Pertahanan Negara
Dia menyebutkan negara harus selalu hadir terutama dalam skema pembiayaan industri strategis tersebut.
"Saya melihat dukungan pemerintah terhadap BUMNIS sangat lemah dan tidak menjadi prioritas. Beda sekali dengan program strategis nasional (PSN) yang ada sekarang," kata Mulyanto dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Senin (24/6).
BACA JUGA: Tingkatkan TKDN, 3 BUMN Industri Strategis Lakukan MoU
Dia juga menyebutkan penting bagi pemerintahan selanjutnya yang dipimpin Prabowo Subianto untuk merumuskan pilihan prioritas dan strategi industrialisasi.
"Misalnya, harus direalisasikan pendalaman pohon industri secara vertikal, sehingga kita semakin mampu menguasai teknologi industri yang berdaya saing," lanjutnya.
BACA JUGA: Holding BUMN Danareksa Salurkan 212 Hewan Kurban Lewat BAZNAS
Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengakui semuanya tidak semudah membalik tangan, perlu kemauan politik dan konsistensi.
Menurutnya, negara menjadi faktor penentu dalam mengawal industri strategis.
Dia pun mewanti-wanti bila pemerintah selanjutnya mengabaikan sektor industri, pembangunan ke depan bakal lebih sulit.
"Sekarang ini kontribusi sektor industri terhadap PDB terus turun, kalau ini tidak dijaga maka semakin sulit bagi kita menjadikan industri sebagai garda terdepan pembangunan," tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Dermokrat Sartono Hutomo menyebut agar industri strategis dapat lebih mandiri, harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN.
"Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor," kata Sartono.
Dia menekankan negara tentu harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis ini, sehingga ada proteksi dari pemerintah.
"Pertama dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya," lanjutnya.
Selain itu, kata dia, pengembangan sumber daya manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
"Serta mampu beradaptasi dalam setiap tantangan dan mencari terobosan strategi, sehingga mampu bersaing secara global," tambahnya.
Saat ini, salah satu industri strategis yang sedang terbelit masalah keuangan ialah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS).
Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari para pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas.
Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT. Karakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar USD 131,65 juta atau sekitar Rp2,03 triliun.
Salah satu masalah kinerja operasional akibat insiden force majeure pada fasilitas produksi utama PT KS yaitu Hot Strip Mill#1 (HSM#1) sehingga PT KS tidak berproduksi.
Saat ini fasilitas HSM#1 dalam tahap perbaikan dan direncanakan beroperasi kembali pada akhir 2024.
Selain itu, PT. KS juga dalam menyusun kembali restrukturisasi utangnya agar mampu mendukung keberlanjutan usahanya.
Upaya pengoperasian kembali pabrik itu akan menjaga kemandirian baja nasional sebagaimana dilakukan negara maju lainnya, termasuk mewujudkan visi Indonesia Emas yang membutuhkan pertumbuhan industri baja yang kuat.
Kondisi industri strategis ini juga menjadi perhatian dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Melalui anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia.
“Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” ujar Drajad beberapa waktu lalu.
Dia menyebutkan paradigma bagi BUMN industri strategi tidak bisa berorientasi keuntungan.
Pasalnya, hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.
“Jadi, tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tetapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya,” pungkasnya.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ENTREV Apresiasi Langkah Strategis Pemerintah Pacu EV untuk Kendaraan Listrik
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Kenny Kurnia Putra