jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan meminta pemerintah membatalkan rencana impor beras satu juta ton mengingat ketersediaan stok beras nasional cukup, baik konsumsi dan cadangan.
Selain itu, berdasarkan proyeksi dari Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu naik sekitar 26,84 persen
BACA JUGA: Rektor IPB Tolak Rencana Pemerintah Impor Beras, Ini Alasannya...
"Kenaikan produksi Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton gabah," ujar dia dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (9/3).
Johan merinci prognosa ketersediaan beras 2021 berdasarakan stok akhir Desember 2020 sebesar 6.749.305 ton. Kemudian, kata dia, perkiraan produksi dalam negeri 2021 oleh Kementerian Pertanian sebesar 8.263.879 ton.
BACA JUGA: INDEF dan KTNA Tolak Impor Beras, Begini Alasannya
Lebih lanjut, menurut dia prognosa jumlah total ketersediaan beras nasional 2021 mencapai 15.013.183 ton, sementara, perkiraan kebutuhan 2021 berkisar 7.480.042 ton.
"Sehingga berdasarkan prognosa Kementan, stok beras cukup dan tidak perlu impor," papar dia.
Johan mengatakan juga, alasan pemerintah melakuka impor beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) per Januari 2021 tidak tepat.
Hal itu, kata dia, karena data CBP per Januari 2021 di Bulog sebesar 97 ribu ton.
"Februari 2021, Bulog (Badan Urusan Logistik) menyerap beras dari petani lokal sebesar 35 ribu ton," ujar Johan.
Maka, kata dia, jumlah tersebut telah memenuhi standar stok CBP minimal satu juta ton.
"Neraca stok beras secara nasional saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ton beras," sebut dia.
Menurut Johan, sebaiknya pemerintah fokus untuk memperbaiki pengelolaan stok beras, melalui skema pengadaan yang dilengkapi dengan insentif menarik.
Hal itu, lanjut dia, akan membuat petani atau pabrik penggilingan mau menjual gabah kepada Bulog.
"Hal ini penting dilakukan agar dapat menyerap secara penuh hasil produksi petani kita," kata dia.
Apalagi, dia mengingatkan, selama ini Bulog kerap mengalami kesulitan untuk melakukan pengadaan beras dari dalam negeri.
Johan berpendapat, pemerintah bisa menggunakan acuan standar FAO dalam membuat kebijakan terkait stok beras nasional.
"Jadi tidak gegabah untuk merencanakan impor beras," ujar Johan.
Menurut FAO, imbuhnya, idealnya stok beras di suatu negara sekitar 17-18 persen dari total kebutuhan konsumsi beras.
"Sedangkan angka stok yang Indonesia miliki sekarang sudah di atas rata-rata yang direkomendasikan oleh FAO itu," pungkas dia.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan impor beras satu juta ton pada awal 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan CBP sebanyak 500 ribu ton dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia