jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah mengendalikan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bambang mengatakan, RUU APBN dan Nota Keuangan Tahun 2020 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo merupakan APBN pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Karena itu, Bambang meminta RAPBN yang disusun harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Fokus Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Untuk mencapai hal tersebut, pembangunan ekonomi perlu berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
“Pembangunan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tersebut perlu didukung oleh kinerja APBN yang berkesinambungan, yaitu dengan mengendalikan defisit APBN,” kata Bamsoet saat membuka Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/6).
BACA JUGA: Belum Ada Kasus Pelanggaran HAM Berat yang Tuntas
Rapat beragenda pidato Ketua DPR dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, dan Pidato Presiden sebagai Pengantar/Penyampaian atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2020 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
Legislator Partai Golkar yang karib disapa Bamsoet itu mengatakan, dalam kenyataannya kinerja realisasi semester I tahun 2019 belum menunjukkan kinerja yang lebih baik dari tahun lalu. Berdasar realisasi Semester I Tahun 2019, penerimaan negara hanya mampu mencapai 41,5 persen atau lebih rendah dari realisasi periode yang sama pada 2018 sebesar 44 persen.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Segera Mengajukan RUU Pemindahan Ibu Kota
Kondisi ini disebabkan oleh kinerja perpajakan yang menurun dengan realisasi Semester I tahun ini hanya mencapai 38,6 persen dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari tahun lalu, yaitu sebesar 5,4 persen. Sementara pada tahun lalu dalam periode sama, perpajakan mampu tumbuh hingga 14,8 persen.
BACA JUGA: Sampaikan RAPBN 2020 ke DPR, Jokowi Pertahankan Gaji ke-13 dan THR
Di sisi lain belanja negara mampu tumbuh hingga 9,6 persen pada Semester I tahun ini dengan realisasi 42 persen. “Kinerja perpajakan yang menurun tersebut menyebabkan pelebaran defisit anggaran pada realisasi Semester I tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya,” kata dia.
Lebih lanjut dia menjelaksan, UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 menekankan pentingnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas utama yang harus dikerjakan oleh pemerintah dalam RPJMN 2020-2024. Pekerjaan ini sudah direspons pemerintah dengan mengangkatnya sebagai tema RKP 2020, yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Artinya, pemerintah sudah berkomitmen menjadikan APBN 2020 sebagai langkah awal peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia selama lima tahun ke depan. Untuk mewujudkan hal tersebut, politik anggaran harus terus diarahkan pada penajaman anggaran dan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelatihan kerja.
“Beberapa fokus utama RAPBN tersebut harus menjadi komitmen kita bersama. Selain untuk menciptakan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, fokus utama tersebut juga akan bermanfaat bagi percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia,” kata dia. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pantun Bamsoet soal Jatah Menteri Kabinet Jokowi
Redaktur & Reporter : Boy