jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi meminta kepada pemerintah agar memusnahkan hewan ternam yang positif penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hal itu dilakukan sebagai langkah cepat dan tepat mengatasi persoalan tersebut.
BACA JUGA: Perempuan Cantik di Perahu Itu Hamil, Berjumpa Dedi Mulyadi di Danau Cirata, Oh
Namun, dia mengingatkan agar pemerintah memberikan dana kompensasi kepada peternak yang hewan ternaknya terjangkit PMK dan harus dimusnahkan.
"Kalau ada ternak yang sakit maka musnahkan dan negara memberi (dana) pengganti," kata Dedi Mulyadi dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian, Bulog, dan PT. Berdikari di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (23/5).
BACA JUGA: Warung Penjual Miras Ini Berdiri di Tanah Negara, Dedi Mulyadi Lapor Satpol PP
Politikus Partai Golkar itu mengatakan dirinya sudah memantau ke lapangan terkait PMK.
Menurut dia, ada beberapa temuan antara lain tingkat pengawasan terkait wabah tersebut masih lemah, karena minimnya tenaga teknis dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait penyakit tersebut.
BACA JUGA: Mal Festival Citylink Didenda Rp 500 Ribu, Tukang Bubur Rp 5 Juta, Dedi Mulyadi: Publik Kecewa
Selain itu, kata dia, petugas yang turun untuk penanganan wabah tersebut hampir tidak ada.
Sebab, mereka hanya mengambil sampel dan riskannya pengelompokan mana daging yang aman untuk dikonsumsi dan tidak.
"Kalau dikatakan kepala, kaki, dan jeroan tidak bisa dikonsumsi, maka tidak ada jaminan di tingkat masyarakat daging tersebut tidak dikonsumsi," ujarnya.
Dedi mengingatkan Kementan untuk segera mengambil langkah cepat dan tepat karena sebentar lagi masyarakat muslim di Indonesia akan merayakan Hari Raya Iduladha.
Menurut dia, jangan sampai persoalan PMK itu bergeser pada isu lain yang bisa merugikan pemerintah.
Dalam Raker tersebut, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema meminta Kementan mengidentifikasi asal muasal PMK di Indonesia agar pemerintah tidak salah mengambil langkah solusi.
Dia meminta pemerintah jangan meraba-raba dalam mengatasi persoalan PMK tersebut dan identifikasi masalah harus memerinci dan pasti.
"Kalau mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian, saya menyimpulkan tidak ada masalah terkait PMK ini, dua pekan bisa dikonsumsi dan tidak mengkhawatirkan," kata dia.
Menurut dia, wabah PMK pertama kali terjadi di tahun 1887 dan baru 1997 dinyatakan Indonesia bebas PMK.
Artinya, seratus tahun baru bisa menyelesaikan wabah tersebut.
"Karena itu, dia ada kemajuan apa PMK bisa diatasi dalam waktu cepat, perlu penjelasan dari pemerintah," ungkap Yohanis. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Respons Dedi Mulyadi Menyikapi Elektabilitasnya Lebih Tinggi daripada Airlangga
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian