jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menyarankan pemerintah segera mengelola isu program kartu prakerja, menyusul semakin kencangnya kritikan dari berbagai kalangan.
Kritikan diketahui antara lain datang dari anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak pemerintah menghentikan pelaksanaan program kartu prakerja.
BACA JUGA: Emrus: Bongkar Penunjukan Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja!
Anggota DPR lain yang juga politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan, bahkan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pada penunjukan platform digital untuk program prakerja senilai Rp 5,6 triliun.
"Mereka boleh jadi sudah mencium ada aroma tak sedap terkait program kartu prakerja. Karena itu pemerintah harus segera mengelola isu terkait program ini dengan baik," ujar Emrus dalam pesan tertulis, Jumat (1/5).
BACA JUGA: Bang Emrus Nilai Kartu Prakerja Terlalu Bermasalah, Batalkan Saja
Dosen di Universitas Pelita Harapan ini menilai, setidaknya ada empat langkah yang mungkin dapat segera dilakukan pemerintah.
"Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Ruangguru Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lain yang ditunjuk sebagai penyedia program pelatihan kartu prakerja, perlu secara bersama-sama melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program kartu prakerja," ucapnya.
BACA JUGA: Dikabarkan Hamil Anak Zayn Malik, Gigi Hadid Bilang Begini
Baik Airlangga, Belva maupun vendor yang ditunjuk sebagai penyedia program pelatihan kartu prakerja, kata Emrus, perlu menyiapkan dan menyajikan fakta, data serta bukti paripurna lain yang dibutuhkan.
"Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, program kartu prakerja dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke bansos dan atau diarahkan untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan," katanya.
Kedua, Presiden Joko Widodo, kata Direktur Eksekutif EmrusCorner ini, bisa meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serta penggunaan dana yang telah dikucurkan untuk program kartu prakerja sebesar Rp 5,6 triliun.
"Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin auditor di BPKP. Bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK. Hasil dan temuan BPKP disampaikan kepada presiden, DPR dan terutama kepada publik," katanya.
Ketiga, Emrus juga menilai presiden bisa memanggil Menko Perekonomian dan para pimpinan vendor terkait, untuk mempersentasikan proses sesunggungnya dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalah yang muncul terkait program kartu prakerja.
Keempat, sangat baik bila presiden membentuk tim kecil untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital, pada program kartu prakerja.
"Jika keempat hal ini dilakukan objektif, imparsial dan profesional, saya yakin dapat ditemukan alternatif soluasi dan keputusan tepat terkait program kartu prakerja," katanya.
Emrus menyarankan pemerintah tetap melanjutkan program kartu prakerja dengan disain yang baru, agar lebih cocok diterapkan di masa sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 masih mengancam.(gir/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ken Girsang