DPR Nilai Kinerja Pemda Sumbawa soal Pemerataan Akses Listrik Masih Rendah

Rabu, 18 November 2020 – 20:58 WIB
Ilustrasi akses listrik. Foto: Antara/Humas PLN Sulselrabar

jpnn.com, JAKARTA - DPR RI mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang lambat dalam melakukan pemerataan akses listrik.

Data PT PLN Unit Induk Wilayah NTB menyebut, sebanyak 44 dusun di Pulau Sumbawa belum mendapatkan akses listrik yang baik.

BACA JUGA: Kakak Beradik Menyerahkan Diri, Pengakuan Mereka Bikin Elus Dada

Dari 24 kecamatan di Sumbawa hanya dua yang dialiri listrik 24 jam. Selain itu, sebanyak 5 ribu KK belum menikmati listrik.

Anggota DPR Fraksi Gerindra Dapil Sumbawa Zainul Arifin merasa prihatin dengan keberadaan masyarakat yang belum dapat menikmati listrik.

BACA JUGA: Istri Menunggu hingga Sore Hari, Ternyata Pak Andarias tak Kembali Lagi, Kami Ikut Berduka

Dia mendesak Pemkab Sumbawa bergerak untuk membenahi masalah listrik.

"Pemdanya harus berjuang keras. Memang Pemda itu ujung tombak, sedangkan pihak di luar Pemda itu tetap memperjuangkan sesuai dengan kemampuan masing-masing," kata Zainul saat dihubungi, Rabu (18/11).

BACA JUGA: Krisis Air Bersih Berkepanjangan di Sumbawa Harus Segera Diatasi

"Intinya, tidak boleh ada daerah yang tidak dapat listrik. Indonesia sudah 75 tahun merdeka. Masak sudah 75 tahun tidak bisa menikmati listrik."

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno mendesak Pemkab bersama Pemprov untuk segera mencarikan alternatif sumber lain andai jaringan listrik belum dapat menjangkau daerah tertinggal, terluar dan terdepan (3T) di Indonesia.

Program tabung listrik bisa menjadi alternatif sementara. Hal lain yang perlu dipikirkan untuk wilayah tertinggal adalah penyediaan PLTS.

“PLT tidak perlu membangun pembangkit listrik biasa, tapi yang dibangun pembangkit listrik surya karena biayanya juga lebih rendah,” sebutnya.

Pengamat energi dari Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, kondisi ini harus segera diperbaiki semua pihak di daerah terutama kepala daerah.

Kepala daerah harus berupaya memenuhi kebutuhan layanan dasar untuk warganya terutama listrik. Terlebih, upaya penyediaan internet pun sangat membutuhkan listrik.

“Paling tidak memang sudah ada aliran listriknya, kalau tidak, ya, susah juga. Mungkin orang pakai baterai dan satelit tetapi apakah itu sudah dikembangkan di sana," katanya.

"Pemanfaatan satelit dengan listrik memakai baterai aki yang besar itu bisa. Cuma skalanya belum bisa besar."

Solusi paling cepat ialah menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Kebanyakan daerah terpencil banyak menggunakan PLTS. Untuk pemerintah, dia mengingatkan mengedepankan informasi yang akurat mengenai ketersediaan listrik.

“Dikatakan tingkat elektrifikasi sudah hampir 100 persen, tetapi nyatanya masih ada ribuan warga yang belum dapat aliran listrik. Artinya, kami mau akurasi informasi,” tegasnya. (tan/jpnn)


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler