jpnn.com - jpnn.com -Anggota Komisi I DPR Papua, Wilhelmus Pigai cemas dengan dampak efisiensi PT Freeport Indonesia (PTFI), menyusul penghentian ekspor dan ketidakpastian investasi jangka panjang perusahaan asal Amerika Serikat itu.
“Kami khawatir akan terjadi banyak masalah akibat adanya efisiensi perusahaan seperti PHK terhadap ribuan pekerja. Baik itu masalah sosial kemasyarakatan maupun masalah politik Papua,” kata Wilhelmus kepada Radar Timika, Senin (27/2).
BACA JUGA: PON 2020 Hanya 39 Cabor
Wilhelmus mengatakan, dirinya telah mengusulkan kepada Ketua DPR Papua, Yunus Wonda, agar segera dibentuk tim melibatkan Pemprov Papua dalam hal ini Gubernur Lukas Enembe, untuk berangkat ke Jakarta menemui Presiden Joko Widodo.
“Kami akan meminta presiden untuk mengambil langkah-langkah cepat menyelesaikan persoalan ini. Kami tidak mau terjadi pengangguran yang sangat besar di tanah Papua,” ujarnya.
BACA JUGA: Pengacara Buni Yani Bersurat ke Jokowi, Begini Isinya
Mantan anggota DPRD Mimika ini meminta Freeport tetap membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah pusat, agar bersama-sama mencari solusi terbaik. Perusahaan, katanya, tidak harus melakukan efisiensi secara berlebihan.
"Saya pikir efisiensi yang dilakukan perusahaan dengan memberhentikan ribuan pekerja itu terlalu cepat. Pekerja adalah aset perusahaan paling berharga. Menurut saya, pengurangan pekerja harusnya menjadi opsi paling terakhir,” imbuhnya.
BACA JUGA: Semoga Investasi Arab Saudi Memperkuat Nawacita Jokowi
Dia mengatakan telah menerima edaran Interoffice Memorandum PT Freeport tertanggal 26 Februari tentang pelaksanaan program furlough, atau pembebasan kewajiban bekerja (cuti). Ini sebagai upaya efisiensi untuk mengurangi pembiayaan operasional.
“Saya minta kepada perusahaan tidak sampai melakukan PHK atau merumahkan pekerja secara massal. Karena Apabila terjadi PHK secara besar-besaran, itu justru akan menambah kerawanan sosial,” kata Wilhelmus.
Menurut dia, sudah saatnya pemerintah pusat memberikan perhatian serius untuk menangani masalah ini. Jika tidak, puluhan ribu pekerja di Freeport bakal menjadi pengangguran dan meningkatkan angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat.
“Kami tidak mau terjadi pengangguran yang sangat besar di tanah Papua. Jika begitu banyak karyawan yang di-PHK dan dirumahkan itu akan meningkatkan angka kemiskinan,” katanya.
Wilhelmus berharap, PT Freeport mengurungkan niatnya untuk meliburkan seluruh pekerjanya selama dilakukan negosiasi dengan pemerintah. Sebab dampak dari kebijakan ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat Papua secara umum.
“Saya selaku anggota DPRD meminta Freeport untuk mengurungkan niatnya merumahkan pekerja. Mereka yang di-PHK dan dirumahkan akan menjadi biang kerok timbulnya berbagai masalah di Papua,” tandasnya. (sevianto pakiding/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kisruh Freeport: Jeritan Si Burung Tambang
Redaktur & Reporter : Adek