jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa tidak ada cacat hukum dan administrasi dalam pencalonan Kabareskrim Komjen Idham Azis sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Saya tidak melihat cacat hukum yang ada. Yang penting ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku tentang pengusulan, dan fitn and proper test harus dilakukan dengan benar,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).
BACA JUGA: Komjen Idham Aziz Bakal Jadi Kapolri, Berapa Total Kekayaannya?
Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan penunjukan calon Kapolri merupakan hak presiden. “Kalau mau diusulkan masa (dinasnya) tinggal satu tahun, satu setengah tahun, itu adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Surat Presiden tentang pencalonan Idham Azis sebagai Kapolri pengganti Tito Karnavian yang dilantik menjadi menteri dalam negeri (mendagri) akan segera dibahas dalam rapat pimpinan DPR. Surat itu sudah diterima Ketua DPR Puan Maharani, Selasa (22/10). “Kemungkinan dalam waktu dekat akan dibahas dalam rapim,” kata Dasco.
BACA JUGA: Jenderal Tito Mendagri, Komjen Idham Azis Naik Jadi Kapolri
Dia menambahkan apabila Komisi III DPR sudah terbentuk atau telah ditetapkan pimpinan dan anggotanya, maka sesuai limit waktu yang ada akan segera diadakan fit and proper test terhadap calon Kapolri.
Menurut Dasco, wakil ketua DPR bidang koordinator politik, hukum, dan keaman, Azis Syamsudin yang akan berkoordinasi dengan Komisi III DPR terkait teknis dan waktu uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Kastorius Nilai Sesat Bila IPW Menyebut Pencalonan Idham Azis Cacat Administrasi
Redaktur & Reporter : Boy