jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Hj. Nevi Zuairina mengkhawatirkan kondisi negara Indonesia yang berhadapan dengan krisis Ekonomi dunia akibat covid 19. Namun ia meyakini, bila kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan.
“Saya meyakini bahwa Bantuan rakyat melalui PEN (Program Ekonomi Nasional) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan kita asal melakukan tiga hal, yakni, dilakukan dengan cepat, disalurkan dengan tepat dan berlaku secara berkesinambungan minimal enam bulan," kata Nevi kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).
BACA JUGA: Nevi Dorong Pemerintah Segera Kendalikan Ketimpangan Kemiskinan
Politikus PKS ini mengingatkan kepada pemerintah bahwa pada Triwulan II-2020 perekonomian Indonesia turun hingga minus 5,32%. Angka kemiskinan pada Maret 2020 naik menjadi 26,42 juta orang, atau bertambah sebesar 1,63 juta selama 6 bulan terakhir.
Selain itu, pelaku usaha yang paling terdampak adalah UMKM yang memang hanya memiliki keterbatasan modal untuk bertahan pada kondisi pandemi ini sehingga sulit untuk bangkit karena tidak ada stimulus.
BACA JUGA: Simak! Komentar Nevi Zuairina Terkait Makna Peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI
Ia berpendapat, bahwa cash transfer ke masyarakat perlu dilakukan agar meminimalisir krisis sosial. Karena pertumbuhan ekonomi terus negatif dan memicu krisis sosial akan menjadi bencana besar bagi bangsa ini.
Nevi menjabarkan, Sejak awal adanya wabah COVID-19 di Indonesia pada awal Maret 2020 lalu, rata-rata penjualan IKM mengalami penurunan antara 50%-70%. Industri Kecil dan Menengah (IKM) sudah pasti terkena dampak akibat pandemi COVID-19. Ada sebanyak 43.106 IKM yang terdampak Covid-19 yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, antara lain Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku, Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, dan Banten.
BACA JUGA: Komisi IX DPR Desak Pengembangan Vaksin Merah Putih
Dengan adanya IKM yang terdampak tersebut membuat 149.858 pekerja terancam kena PHK. Data ini valid karena juga dirilis oleh kementerian perindustrian di Derektorat Jenderal IKMA.
“Pemerintah perlu mengambil langkah yang tepat untuk menyelamatkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di saat masa pandemi COVID-19, mengingat di dalam IKM terdapat banyak tenaga kerja yang terancam kena PHK,” ujarnya.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, merujuk data Kementerian Koperasi dan UKM, total penyerapan dana untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah mencapai Rp 11,84 triliun atau sebesar 9,59% dari total anggaran PEN sebesar Rp 123,4 triliun.
Progres penyerapan anggaran PEN untuk UMKM tersebut tergolong lambat, yang akibatnya, dampak pada pemulihan ekonomi juga akan lambat. Selain itu, perbaikan data penerima bantuan harus betul-betul diperhatikan, karena sering menjadi temuan bahwa penerima bantuan adalah yang tidak berhak.
"Program stimulus ini ke masyarakat bawah harus banyak tiap bulan. Penguatan Modal pada pelaku usaha UMKM minimal dilakukan selama 6 bulam ke depan dalam bentuk hibah. Masyarakat bawah punya kecenderungan spend money, yang berarti pemerintah bisa melihat ini sebagai pola untuk mencari solusi. Intinya bila negara ingin melihat dampak ekonomi yang lebih signifikan, Bantuan pemerintah melalui PEN ini harus dilakukan secar cepat, tepat dan berkesinambungan,” ujar Zuairina.(jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich