jpnn.com, JAKARTA - Pembahasan perdana revisi terbatas UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diagendakan 5 Juni mendatang akan menghadirkan tiga menteri.
Menurut anggota Komisi II DPR RI Bambang Riyanto, tiga menteri yang akan dihadirkan adalan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
BACA JUGA: Honorer K2: Semoga Tidak Molor Lagi
Sesuai Surpres yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Maret 2017, pemerintah diwakili ketiga menteri tersebut diperintah membahas revisi UU ASN bersama DPR RI.
Kabar beredar, dari kalangan pemerintah ada upaya untuk tidak membahas revisi tersebut. Sebab, revisi itu dinilai hanya meloloskan tenaga honorer dan pegawai tidak tetap yang kompetensinya rendah.
BACA JUGA: Alhamdulillah, Ada Kabar Baik untuk Honorer K2 dan PTT
"Memang, saya sudah mendengar ada gelagat pemerintah tidak ingin UU ASN direvisi. Itu sebabnya pemerintah mempercepat penyelesaian RPP turunan ASN," kata Bambang yang juga kapoksi Baleg DPR RI kepada JPNN, Rabu (24/5).
Walaupun nanti pemerintah punya pandangan lain terhadap revisi UU ASN, lanjutnya, DPR akan tetap pada komitmen awal untuk memerjuangan honorer K2 dan PTT menjadi PNS.
BACA JUGA: Perawat Digaji Rp 75 Ribu per Bulan, Bikin Dongkol
"Kalau usia 35 tahun ke atas susah di-PNS-kan, kami akan cari jalan lainnya. Yang penting dapat ikannya tapi tidak membuat air keruh," ucapnya.
Dia pun menyayangkan sejumlah honorer K2 yang terlibat dalam hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Perilaku honorer K2 ini akan mengurangi simpati pemerintah maupun masyarakat luas.
"Ya bagaimana mau jadi pendidik yang benar, kalau sudah ikut dalam huru-hara politik. Guru dan tenaga kependidikan honorer harus netral serta independen. Jangan mau dibawa ke dalam politik," tegas Bambang. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siap-siap, Pemprov Rekrut 2.700 CPNS
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad