JAKARTA - Penerapan KTP elektronik (e-KTP) secara nasional akan diawasi secara serius oleh Komisi II DPRTim khusus bakal dibentuk untuk mengontrol kebijakan penerapan tersebut dari awal hingga akhir
BACA JUGA: Golkar Simpan Capres Potensial
Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo menilai, dalam waktu dekat, perlu ada rapat khusus untuk membahas hal tersebut
BACA JUGA: Buyung Desak Marzuki Minta Maaf
Dia tidak menampik, telah muncul sejumlah kecurigaan anggota komisinya
BACA JUGA: BK DPR Harus Tiru Komisi Etik KPK
"Gampang saja, kalau ternyata (produk) itu gagal, nanti kita tinggal konfrontasiTeman-teman DPR yang ke India biar membandingkan itu," ujarnyaPada 1-7 Mei 2011 lalu, beberapa anggota Komisi II DPR telah berkunjung ke IndiaMereka, antara lain, mempelajari penerapan e-KTP di negara tersebut
Kemendagri sudah berketatapan, bahwa tahapan program penerapan e-KTP tahap I akan sudah dimulai pada 1 Agustus 2011 iniMeliputi 197 kabupaten/kota di seluruh IndonesiaDKI Jakarta termasuk diantaranyaRencananya, menyusul kemudian pada 2012 untuk kabupaten/kota yang lain.
Anggota Komisi II AMalik Haramain menilai, persiapan pelaksanaan e-KTP tahap I masih belum optimalDi DKI dan kota Depok, misalnya, pengadaan perangkat di kecamatan dan kelurahan belum semuanya terpenuhi hingga saat ini
Bahkan, menurut Malik, masih sebagian kecil saja kelurahan yang sudah lengkap di dua wilayah tersebut"Ini pihak kemendagri harus jelaskan, kenapa perangkat elektronik belum siap hingga sekarang," katanya
Sebab, jika hal seperti ini tidak segera tertangani dengan baik, target waktu penyelesaian e-KTP secara nasional yang sudah disusun terancam akan meleset"Saya pikir jadwal perlu dipikir ulang lah, karena di DKI dan Depok saja belum terlaksana," imbuh politisi PKB tersebut
Selain itu, lanjut dia, yang juga perlu diperhatikan pihak kemendagri adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai operator perangkat yang adaKarena, banyak dari petugas di kecamatan maupun kelurahan yang baru mengenal alat tersebut"Ini semua indikasi kurang optimalnya rencana penerapan secara nasional e-KTP ini, padahal anggaran yang tersedot nantinya juga tidak sedikit," imbuh mantan ketua umum PB PMII tersebut(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marzuki Dibela Kolega
Redaktur : Tim Redaksi