jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR Sudin mengusulkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar agar meminta perusahaan hutan tanaman industri (HTI) memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk pandemi virus corona, lewat corporate social responsibility (CSR) mereka.
“Bu Menteri, pelaku HTI kan untungnya besar sekali. Kontribusinya apa kepada KLHK? Minta CSR kepada mereka berupa APD dan lain-lain,” kata Sudin saat rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Siti dan jajaran secara virtual, Rabu (8/4).
BACA JUGA: KLHK Tutup Semua Taman Nasional, Wisata Alam dan Suaka Margasatwa
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa jangan meminta CSR dalam bentuk uang tunai, tetapi barang-barang seperti APD serta lainnya yang diperuntukkan bagi karyawan KLHK di mana pun.
"Jangan berupa uang tunai, tetapi bantuan APD untuk seluruh karyawan KLHK, termasuk di taman-taman nasional, petugas kebersihan pengangkut sampah dan lain-lain,” ungkapnya.
BACA JUGA: Raker Virtual dengan DPR, KLHK Sampaikan Fokus Bantu Penanganan Covid-19
Sudin menegaskan bila perlu setiap kabupaten harus ada CSR dari pengusaha HTI dan tambang. “Ini saran saya kepada menteri yang harus dijalankan,” tegas Sudin.
Sementara, anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo sepakat supaya CSR perusahan-perusahaan dioptimalkan.
BACA JUGA: KLHK Lakukan Sejumlah Langkah Strategis Atasi Pandemi Corona
Dia menjelaskan selama ini perusahaan menggunakan CSR itu untuk kepentingan mereka.
“Ini mungkin bisa dioptimalkan agar fokus pada pengadaan seperti sembako, karena sebentar lagi memasuki Ramadan, kemudian Idulfitri,” kata Firman dalam rapat itu.
Menteri Siti memberikan respons atas berbagai masukan dari pimpinan dan anggota Komisi IV DPR dalam rapat tersebut.
Antara lain, soal pengadaan hand sanitizer, dan masker yang tersebar di beberapa Direktorat Jenderal KLHK.
“Itu kenapa tersebar di ditjen-ditjen, karena sebetulnya untuk penyelamatan penyebaran (corona) lingkup KLHK sendiri. Saya agak ragu, ketika APBN KLHK dipakai pembelian hand sanitizer untuk publik, karena itu tidak terkait langsung tupoksinya KLHK,” ujar Siti dalam rapat.
Menurut Siti, hal itu juga berlaku untuk pengadaan pangan. Karena itu, Siti mengatakan atas dorongan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR, usulan ini bisa dikombinasikan.
“Bahwa dikaitkan dengan swasta-swasta untuk mendukung target grup dan mitra-mitra masyarakat. Jadi, kalau yang pegawai bisa tupoksinya langsung ke APBN, kalau di luar tupoksinya harus disesuaikan,” kata Siti.
Karena itu, Siti dalam kesempatan tersebut mengusulkan untuk CSR, bantuan medis, sembako, dibuat tim kecil antara KLHK dengan Sekretariat Komisi IV DPR supaya sasaran bisa tepat dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Oleh karena itu, sasaran ke masyarakat kita dapat, administrasi di sistem anggaran tidak jadi masalah di BPK,” ujarnya.
Siti menegaskan bahwa tidak sulit bagi KLHK mengundang asosiasi untuk terlibat.
Menurut Siti, pada dasarnya, pihaknya sudah mengawali, tetapi ke depan dia akan meminta pola swasta, HTI, dan mitra pembinanya.
“Namun ini arahan baik dari komisi bahwa ini dikonsolidasikan. Mohon izin kami pikirkan rule based dan aturan mainnya, tetapi pada dasarnya bisa karena kami punya instrumen lain selain APBN,” katanya.
“Konsep CSR, bantuan pencegahan COVID-19, hand sanitizer, masker, dan sembako ini bisa jadi satu paket dengan konsolidaskan CSR tersebut dengan APHI. Dan, saya minta dirut Perhutani terlibat secara khusus soal ini,” tambah Siti. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy