jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menggelar rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR secara virtual, Rabu (8/4).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Sudin, itu membahas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran 2020.
BACA JUGA: KLHK Bantu Masyarakat Terdampak Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Desa Harkatjaya
Siti menyampaikan lima garis besar kebijakan KLHK terkait upaya pencegahan pandemi Covid-19. Yakni, kebijakan dasar, kebijakan operasional, dan rencana refocussing anggaran KLHK.
Upaya pencegahan dan atasi penyebaran Covid-19, mengatasi dan antisipasi dampak sosial ekonomi masyarakat dari Covid-19. Menjaga produktivitas aparat dalam tupoksi masa pandemi, serta manajemen dan administrasi dalam dukungan atas Covid-19.
BACA JUGA: Masyarakat Merespons Positif Aksi Nyata KLHK Untuk Cegah Covid-19
Siti menjelaskan kebijakan yang diambil mengacu Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, serta arahan Prsiden Joko Widodo dalam rapat-rapat kabinet.
Menurut Siti, kebijakan dasarnya adalah, pertama, kegiatan yang menggunakan APBN diprioritaskan untuk mengatasi pandemi Covid-19, dengan mengurangi dana perjalanan dinas dan meeting.
BACA JUGA: Peduli Covid-19, KLHK Sosialisasikan Gerakan Bersih Cuci Tangan
Kedua, keselamatan rakyat dan penanganan keberlangsungan ekonomi, serta menjaga tatanan masyarakat.
Ketiga, mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. Keempat, menjaga kehidupan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tetap mendapatkan penerimaan pendapatan, serta stimulasi ekonomi bagi masyarakat dan dunia usaha.
“Dari kebijakan dasar itu, Kementerian LHK mengambil langkah-langkah. Prinsip-prinsipnya adalah untuk mengatasi krisis pandemi Covid-19 dalam hal mengatasi penyebaran virus, antisipasi dampak sosial ekonomi, dan menjaga produktivitas aparat dan masyarakat,” kata Siti.
Mantan sekretaris jenderal Dewan Perwakilan Daerah (Sekjen DPD) itu menjelaskan pihaknya juga berupaya menjaga daya beli masyarakat. KLHK pun menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah ihwal jaring pengaman sosial (JPS).
“Masyarakat sedapat mungkin tetap bekerja dan punya penerimaan. Kami juga berusaha meningkatkan produktivitas semaksimal mungkin dalam kondisi yang sulit ini sehingga ada optimisme,” ujarnya.
KLHK, kata Siti, juga memberikan dukungan bantuan kepada petugas termasuk di dalamnya Masyarakat Peduli Api (MPA), Manggala Agni, pengangkut sampah, pekerja pada unit usaha pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya serta lainnya.
“Tadi, Pak Ketua juga menyebut soal bantuan kepada MPA, Manggala Agni, dan lainnya. Ini sangat positif, sebagian sudah kami lakukan. Sebagian lagi kami akan perhatikan dan coba sesuakan dalam penyelesaian berikutnya setelah raker ini,” kata Siti.
Lebih jauh Siti mengatakan KLHK juga sudah menerapkan kebijakan work from home, maupun rapat-rapat secara virtual dengan menggunakan aplikasi teleconference. Selain itu juga memberikan dukungan bagi kegiatan medical, termasuk alat pelindung diri (APD), dan sebagainya bagi tenaga medis. Termasuk pula dukungan untuk penguat badan, seperti dengan herbal dan hasil hutan bukan kayu yang merupakan makanan tradisional dari hutan.
“Kami juga memberikan dukungan fasilitasi kebersihan di masyarakat, gerakan bersih cuci bekerja sama dengan asosiasi,” katanya.
Penataan tempat dan ruangan fisik kantor juga sudah dilakukan. Pihaknya menerapkan standar operasional prosedur untuk klinik, kesiagaan tenaga medis, petugas keamanan atau satpam, pendidikan dan latihan.
“Kami melakukan pemantauan dan dukungan pangan bagi pegawai yang sakit, glongan rendah dan honorer. Ini dikaitkan juga dengan karyawan yang bekerja di kawasan hutan, dan juga petugas berkaitan dengan pengangkutan sampah, sekemampuan kapasitas KLHK ini akan perhatikan,” paparnya.
Ketua Komisi IV DPR Sudin di awal paparannya berharap pemerintah dapat menangguhkan program investasi dan lainnya yang tidak bersentuhan dengan pertani. Termasuk di dalamnya petani hutan, kelompok kehutanan sosial.
Sudin meminta untuk meningkatkan hasil produksi yang sudah dikembangkan. Ia mengingatkan rencana penggunaan anggaran yang sudah direalokasi, difokuskan untuk kegiatan dan program yang sesuai tugas dan fungsi KLHK serta Badan Restorasi Gambut.
Antara lain, kata Sudin, bantuan untuk petugas yang mengabdikan diri di bidang LHK, termasuk di dalamnya MPA, Manggala Agni, pengangkut sampah, pekerja pada unit usaha pengolaan di limbah bahan beracun berbahaya dan lainnya.
Kemudian, bantuan untuk pelaku usaha dalam kawasan hutan. Serta, karyaan harian dalam kawasan hutan. “Seperti contohnya pawang gajah. Pekerja taman wisata alam dan lainnya,” kata Sudin.
Selain itu, Sudin menambahkan juga untuk program bibit rakyat untuk kelompok tani hutan. Kemudian, program bank pesona untuk kelompok petani hutan.
“Serta program lain yang bersentuhan dengan petani, termasuk di dalamnya kelompok petani hutan dan kelompok kehutanan sosial,” pungkas Sudin. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy