DPR RI: BUMN Pangan Harus Punya Target Waktu Membendung Importasi Pangan

Sabtu, 22 Mei 2021 – 23:49 WIB
Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin dari Fraksi PKS. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mengikuit Rapat Dengar Pendapat dengan BUMN sektor pangan selama dua hari, 18 - 19 Mei 2021.

Andi Akmal mengatakan Indonesia belum fokus mengoptimalkan kekuatan sumber daya yang dimiliki sehingga sudah berpuluh-puluh tahun menghadapi persoalan yang berulang terkait importasi komoditas pangan pokok.

BACA JUGA: Politikus PKS Ini Sentil Jokowi Soal Impor Pangan

“Kita selama ini menganggap besarnya penduduk kita menjadi salah satu kekuatan bangsa. Namun dengan tidak teroptimalisasi Sumber Daya ALam yang dimiliki untuk dikelola secara efektif dan efisien, akhirnya negara kita hanya sebagai obyek pasar semata,” ujar Akmal.

Politikus PKS ini sangat menyesalkan importasi segala komoditas pangan di kuartal I-2021 mulai dari garam, gula, kedelai, jagung, bawang putih, ikan hingga beras. Hal itu merupakan bukti negara ini hanya sebagai objek pasar.

BACA JUGA: Jumlah Petani Bertambah 8 Juta Orang, Andi Akmal PKS Bereaksi Begini

Padahal segala sumber alamnya, sangat mumpuni menyediakan semua komoditas ini akan tetapi teknologi dan pengelolaan secara efektif dan efisien masih belum mampu ditemukan.

Akmal mencontohkan, berkaitan dengan garam atau gula. Untuk keperluan Industri, kualitas produk yang di hasilkan secara kebutuhan jumlah tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri.

BACA JUGA: Reaksi Andi Akmal Soal Impor Pangan Meningkat dan Produksi Perikanan Terganggu

Padahal, lanjutnya, bentangan pantai negara Indonesia terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Ini bukti, alam Indonesia ini telah menyediakan apa yang dibutuhkan, tapi kita tidak mampu mengelolanya mengubah yang di sediakan alam untuk di konsumsi manusia pada skala industri.

Akmal mendorong, mestinya BUMN pangan dengan beragam fokus kerjanya, mulai dari Bulog, RNI,  PT SHS,  PT Pertani,  PT Berdikari,  PT Perindo,  PT Perindus,   PT Garam dan lain sebagainya, agar memiliki ujung waktu, untuk merealisasikan, negara ini bebas impor, secara perlahan akan komoditas pangan.

“Tidak mesti berbarengan, tetapi terarah, terukur, satu-persatu mewujudkan impian bangsa akan kedaualatan negara di sektor pangan. Sektor pangan harus menjadi komoditas strategis yang mempunyai dimensi pertahanan dan keamanan Negara bukan sekedar komoditas perdagangan biasa,” ujar Akmal.

Legislator asal Sulawesi Selatan II ini sangat menyayangkan begitu banyaknya pemborosan-pemborosan di berbagai sektor pangan terjadi di berbagai lini.

Dia mencontohkan dampak importasi yang tak terukur yang mengakibatkan barang turun mutu yang akhirnya di buang atau berubah fungsi dari makanan manusia menjadi makanan ternak. Belum lagi banyak upaya kegiatan-kegiatan yang tidak tuntas, berganti manajemen, berganti orang, yang menghamburkan banyak sekali sumberdaya tetutama sumber daya finansial.

“Saya berharap, ada kerjasama yang terkoneksi dengan baik, antara kementerian teknis, kementerian pembuat regulasi dan BUMN Pangan untuk mewujudkan pembebasan negara ini dari importasi pangan. Minimal ada pengurangan signifikan dari tahun-ke tahun akan impor pangan.

“Negara yang besar penduduknya ini jangan hanya jadi objek pasar dunia. Tetapi perlu langkah konkrit negara ini menjadi produsen untuk kebutuhan masyarakat dunia dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang perlu dikelola secara efektif dan efisien,” ujar Andi Akmal Pasluddin.(jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler