jpnn.com, JAKARTA - Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI meminta DPR RI dan Pemerintah untuk memperhatikan secara serius Rancangan Undang-Undang (RUU) usul inisiatif DPD RI.
"PPUU DPD RI berharap RUU usul DPD RI bisa menjadi perhatian DPR RI dan Pemerintah," kata Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori saat Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (6/11).
BACA JUGA: DPD RI Dorong Pilkada 2020 Gunakan Sistem E-Rekap
Menurut Alirman, berdasarkan data yang ada pada periode 2014-2019, DPD RI dapat menyusun tidak lebih dari 9 RUU. Dengan kata lain, dalam satu periode keanggotaan DPD RI dapat menyelesaikan penyusunan 45 RUU.
“Angka tersebut menunjukkan jumlah yang cukup signifikan dalam mendorong kuantitas dan kualitas pembentukan UU,” ucap Senator Sumatera Barat itu.
BACA JUGA: DPD RI Mengusulkan Enam RUU Prioritas Pada Prolegnas 2019
Lebih lanjut, Alirman menjelaskan selama pelaksanaan Prolegnas tahun 2015-2019, hanya 4 RUU usul DPD RI yang masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahunan. Dari keempat RUU itu, RUU tentang Daerah Kepulauan sudah masuk pembahasan tingkat I di DPR RI periode 2014-2019. Sedangkan RUU tentang Ekonomi Kreatif sudah disahkan menjadi UU, namun sampai saat ini belum mendapatkan nomor UU-nya.
“Adapun RUU tentang Bahasa Daerah masuk dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2019, yang kami nilai harus diteruskan dalam Prioritas Tahun 2020 mendatang,” ujarnya.
BACA JUGA: DPD RI Akan Mengkaji RUU Khusus Provinsi Bali
Oleh karena itu, lanjut Alirman, dalam rangka penyusunan Prolegnas Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas 2020, DPD RI merasa perlu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih intens dengan pemerintah. “Hal ini dimaksudkan agar DPD RI dan Pemerintah memiliki kesamaan terhadap urgensi dan optimalisasi penyusunan Prolegnas ke arah yang lebih baik lagi,” tuturnya.
Menurut Alirman, DPD RI membuka diri untuk memberikan dukungan terhadap konsep omnibus law yang menjadi konsen pemerintah dalam menyusun RUU kedepan.
“Kami juga mengimbau agar pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap usul RUU DPD RI dalam mewujudkan percepatan pembangunan daerah,” harapnya.
Sementara itu, Anggota PPUU DPD RI Habib Hamid Abdullah menjelaskan bahwa pada periode yang lalu PPUU sudah melakukan penyisiran. Dari hasil penyisiran itu ada 80 UU yang tumpang tindih.
“Padahal visi dan misi Presiden Joko Widodo akan menyelesaikan UU yang tumpang tindih. Bagaimana pemerintah menyikapi hal tersebut,” tanya dia.
Habib Hamid juga mempertanyakan UU Tenaga Kerja Asing, dimana pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Banyak sekali tenaga asing dari luar yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia.
“Saya mengusulkan tenaga kerja asing jangan sampai menjadi tuan di negeri kita. Berilah peluang kepada masyarakat kita,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pemerintah menyambut baik langkah DPD RI yang sangat responsif dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024. “Suata UU yang baik pasti dimulai dari suatu perencanaan yang baik pula,” ujarnya.
Menurut Yasonna capaian Prolegnas yang cukup rendah, permasalahan kualitas UU yang baru terbit perlu mendapatkan perhatian bersama. Dikarenakan masih adanya beberapa UU yang baru terbit malah menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kontradiktif, berpotensi menimbulkan biaya tinggi maupun disharmoni regulasi lainnya.
“Ini menjadi perhatian bagi DPR Ri, DPD RI, serta Pemerintah dalam penyusunan Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas tahun 2020 dan perlu ada kriteria sebagai bahan pertimbangan,” kata Yasonna.(adv/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi