jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung sekaligus mendorong adanya upaya perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia.
Dia menilai upaya tersebut bisa dilakukan melalui pembentukan legislasi setelah adanya evaluasi menyeluruh implementasi PP Nomor 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH). Termasuk mendorong segera diselesaikannya draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH.
BACA JUGA: BNPP Gagas Terbentuknya Sistem Pengawasan Maritim dan Keamanan Laut Nasional
“Kami di DPR tentu sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut kita setelah melihat banyak dinamika dan evaluasi serta betapa strategisnya Indonesia harus menjaga keamanan lautnya,” ungkap Christina dalam seminar tentang Keamanan Laut yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Inisiative (IOJI) di Jakarta, Rabu (5/7).
Menurut Christina, adanya Peraturan Pemerintah dan Perpres menyangkut keamanan laut menjadi langkah awal masuk ke fase koordinasi sekaligus evaluasi untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan kemungkinan peningkatan ke dalam bangunan kebijakan atau pelembagaan yang lebih permanen.
BACA JUGA: Bahas Peningkatan Keamanan Laut, Nono Sampono Temui KSAL Laksamana Muhammad Ali
“Maka, pintu masuk awal bisa melalui evaluasi PP dan Perpres untuk selanjutnya merumuskan regulasi yang baru, termasuk memberi masukan bagi draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Dari inisiatif masyarakat dan stakeholder terkait tentu masukan-masukan tersebut akan jadi materi juga bagi DPR RI," kata Christina Aryani.
Lebih lanjut, kata Christina, kompleksitas masalah keamanan laut di Indonesia sangat mustahil diserahkan urusannya kepada satu lembaga saja.
BACA JUGA: Operasi Keamanan Laut, 2 KRI Milik TNI AL Berpatroli di Perairan Sulawesi
Meski demikian adanya banyak instansi juga membuat repot karena adanya tumpang tindih kewenangan dan fungsi serta penggunaan sumber daya yang kurang efisien.
“Maka upaya perampingan tentu harus dipikirkan tetapi tidak juga tunggal karena wilayah perairan kita yang sangat luas. Kerumitan yang sama juga dialami berbagai negara lain, kita bisa belajar dari pengalaman mereka sembari tetap berupaya mencari formula terbaik bagaimana tata kelola keamanan laut bisa dilakukan lebih optimal," kata Christina.
Christina menambahakan tata kelola keamanan laut sangat penting mengingat dinamika tantangan yang ada.
Dia memproyeksikan 20 tahun ke depan tantangan keamanan laut bukan lagi tantangan yang biasa-biasa saja (konvensional) seperti yang biasa dihadapi selama ini seperti illegal fishing, people smuggling, atau perdagangan narkotika.
Namun, tantangan jauh lebih kompleks. Misalnya saja perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, kerusakan ekosistem laut, hingga maraknya aktvitas militer-intelijen kelautan dengan menggunakan teknologi tinggi.
“Ini harus dijawab dengan cara-cara baru yang tidak biasa. Inilah juga pentingnya perbaikan tata kelola keamanan laut untuk segera kita rumuskan dan lembagakan," pungkas Christina.
Hadir juga sebagai narasumber dalam seminar ini adalah Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari