jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih bertemu dengan pejabat daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di Kabupaten Bekasi, Jabar.
Hal ini dilakukan untuk menyerap aspirasi terkait implementasi program Kurikulum Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
BACA JUGA: DPR RI Usung Empat Isu Utama Usulan Indonesia di Sidang IPU ke-144, Apa Saja?
"Komisi X DPR RI melihat langsung pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah untuk mendapatkan pandangan dan masukan,” kata Fikri saat memimpin pertemuan di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/3).
Kurikulum Merdeka dikembangkan agar lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi murid.
BACA JUGA: Gelar IPU ke 144 di Bali, DPR RI Bawa Semangat Penghijauan
Fikri mengungkapkan, Komisi X mendukung jalannya program Kurikulum Merdeka tersebut.
"Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
BACA JUGA: Komisi IV DPR RI Apresiasi Klinik Agro Ekspor di Karantina Pertanian
Fikri meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan segera mengimplementasikan kurikulum merdeka secepatnya di seluruh sekolah.
“Setiap pemerintah daerah, terutama dinas pendidikan, harus segera mempersiapkan dan melaksanakan program ini,” ujarnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah IX tersebut menambahkan, Komisi X DPR RI berupaya menyerap berbagai masukan dan penjelasan secara langsung terkait persoalan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan.
Terutama yang terhambat akibat pandemi Covid-19.
Salah satunya, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang berkepanjangan dan berdampak pada pembelajaran siswa.
Terkait hal itu, Fikri menemukan tingkat penyerapan materi pelajaran siswa cukup rendah karena kendala belajar secara daring.
"Berdasarkan data Kemendikbudristek, tingkat penyerapan siswa hanya 46 persen selama belajar daring,” ungkapnya.
Karena itu, Fikri berharap Kabupaten Bekasi segera menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen yang rencananya dimulai April. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi