jpnn.com - JAKARTA - DPR sudah menyetujui gagasan pihak pemerintah bahwa pilkada di seluruh Indonesia 2015 akan dilakukan serentak pada Oktober 2015.
"Pilkada serentak sudah disepakati sekitar Oktober 2015. Yang belum disepakati itu apakah dilakukan pilkada langsung atau tidak langsung (pemilihan oleh anggota DPRD, red)," ujar anggota Komisi II DPR Agus Purnomo kepada JPNN di Jakarta, kemarin (25/8).
BACA JUGA: Pengamat Sarankan DPR Belajar Etik Kekuasaan
Pernyataan politisi dari PKS itu menanggapi Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, yang menyebutkan bahwa ditargetkan pengesahan RUU Pilkada yang sudah dibahas selama dua tahun lebih itu akan segera disahkan pada September 2014 atau sebelum habisnya masa kerja DPR periode 2009-2014.
Jika target tidak meleset, maka perlu waktu untuk penyusunan aturan teknis penjabaran UU pilkada, untuk acuan pelaksanaan pilkada serentak pada Oktober 2015.
BACA JUGA: KPU Ingin Pola Scan Formulir C1 Diterapkan di Pilkada
"Rencananya serentak itu bulan Oktober 2015," ujar Djohermansyah Djohan, kepada koran ini di Jakarta, pekan lalu. Untuk pelaksanaan pilkada serentak Oktober 2015 ini, lanjut Djohermansyah, maka tahapan baru akan mulai paling cepat Februari 2015.
Djohermansyah menyebut, pilkada serentak gelombang pertama Oktober 2015 ini dilakukan 203 daerah, termasuk di Sumut tersebut. Selanjutnya, pilkada serentak dilakukan lagi pada 2018, dilakukan 285 daerah.
BACA JUGA: Anggota DPR dan DPD Hasil Pemilu 2014 Dilantik 1 Oktober
Agus membenarkan omongan Djohemansyah. Namun dikatakan, pembahasan mengenai mekanisme pilkada langsung atau tidak langsung, masih alot. "Lobi-lobi antarfraksi masih terus kita lakukan untuk mencapai kesepakatan," ujar Agus.
Dia memberi contoh sikap Fraksi PAN dan PPP, yang menghendaki bupati/walikota dipilih secara tidak langsung. "Kalau PKS masih ingin pilkada dilakukan secara langsung," imbuhnya.
Namun dia meyakinkan, apa pun hasil kesepakatan terkait mekanisme pemilihan langsung atau tidak langsung ini, pilkada 2015 tetap dilakukan secara serentak. "Karena ini sudah disepakati," ujarnya.
Dia juga optimistis pengesahan RUU pilkada bisa dilakukan September mendatang. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Masih Kaji Wacana Pembentukan Pansus Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi