jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar (FPG) Lamhot Sinaga menilai bahwa dana talangan pemerintah ke perusahaan BUMN tidak memiliki aturan hukum yang kuat dan jelas.
Menurutnya, jika dana talangan ini diteruskan oleh pemerintah tanpa basis hukum kuat, maka akan mengundang praduga yang bias dari semangat dan tujuannya.
BACA JUGA: Lamhot Sinaga Siap Jadi Plt Sekjen Golkar
"Dana talangan tidak dikenal dalam regulasi kita, termasuk di dalam PP No 23 tahun 2020 tentang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak ada mengatur pemberian dana talangan. Lalu banyak yang mempertanyakan apa dong basis hukumnya untuk menjalankan skema Dana Talangan ini?," kata Lamhot, kepada awak media di Jakarta, Selasa (16/6).
Lamhot Sinaga mengungkapkan, regulasi hukum soal dana talangan pernah disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja dengan DPR pada awal Juni 2020.
BACA JUGA: Dana Cadangan Hasil Pinjaman
Kala itu, Menteri BUMN mengatakan skema dana talangan ini ada dua alternatif, yaitu skema melalui bank Himbara atau SPV yang di Kementerian keuangan.
"Waktu itu saya juga kaget, kenapa konsep yang belum matang kok dibawa ke raker Komisi VI DPR," ujarnya.
BACA JUGA: Cadangan Dana Risiko Bengkak Rp 11,1 T
Idealnya, kata Lamhot Sinaga, Menteri BUMN sudah membawa konsep yang matang untuk dibahas bersama DPR, baik dari sisi landasan yuridisnya beserta penjelasan-penjelasan yang kuat.
Hal ini agar skema dana talangan tersebut dapat dijalankan secara legal.
Meski begitu, politisi Partai Golkar itu mengapresiasi tujuan dari pemberian dana talangan ini yaitu untuk menyelamatkan beberapa BUMN yang sedang sekarat.
"Ibarat pasien Covid-19 yang harus segera diberikan ventilator agar bisa bernapas, kalau tidak, potensi meninggal atau bangkrut total akan segera terjadi," ujarnya.
Pihaknya menyarankan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan agar segera memfinalisasikan skema dana talangan tersebut.
"Semua proses ini harus dilakukan dengan cepat, agar penyelamatan BUMN yang sekarat ini dapat segera berjalan tanpa harus tercederai masalah hukum dan penolakan dari kalangan luas," ujarnya.
Diketahui, sengkarut dana talangan ini berawal dari rencana pemerintah yang akan menggelontorkan Rp. 143,63 triliun ke beberapa BUMN sebagai bagian dari PEN.
Publik curiga dana ratusan triliun tersebut digelontorkan hanya untuk PMN (Penyertaan Modal Negara) dan dana talangan ke beberapa BUMN.
Padahal dana ersebut mayoritas akan digunakan untuk membayar utang pemerintah ke BUMN yaitu sebesar 108,48 triliun (75 persen).(mg7/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh