JAKARTA - Pemerintah Thailand membatalkan kontrak antarpemerintah (G to G) dengan Indonesia terkait pembelian 580.000 ton berasPemerintah Thailand berkilah pembatalan itu karena kesepakatan harga jual-beli dengan harga US$ 535 per ton CNF ((cost and freight) terlalu murah.
Namun keputusan Pemerintah Thailand itu juga perlu dicurigai
BACA JUGA: Dicaplok Swasta, Pemerintah Kekurangan Auditor
"Di sisi lain pembatalan tersebut ada unsur politisi karena alasan Perdana Menteri Thailand telah mengganti direksi Bulognya lantaran dianggap mengambil kebijakan penandatanganan kontrak dengan Indonesia pada masa transisi," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron, Selasa (26/9) di Jakarta.Hal lain, lanjut Herman, Bulog membatalkan kontrak komersialnya sebanyak 100.000 ton karena harganya teralu tinggi yakni, dikisaran US$ 658 per ton CNF
BACA JUGA: MHI Pertanyakan Independensi BANI
Meski demikian hal tersebut sebagai cambuk bagi kita pentingnya kedaulatan pangan," tegasnya.Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, salah satu yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia adalah berupaya keras dalam menggarap sektor pertanian
BACA JUGA: Akhir September, Tarif Tol Naik
"Kita sebagai negara agraris harus mampu ekspor," tegasnya"Di samping itu kita juga tidak ketergantungan pangan pokok terhadap negara lain berbuah pengorbanan bagi harkat dan martabat bangsa kita," tambah Herman.Saat ini, kata dia, Komisi IV DPR RI tengah menseriuri pembahasan RUU perubahan terhadap UU Nomor 7 tahun 1996 tentang PanganLangkah itu untuk memberi landasan kebijakan dalam hal ketersediaan pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan dan keamanan pangan"Mudah-mudahan hal ini bisa menjawab tata kelola sistem pangan kita," pungkas Herman(Boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Investasi Rp 300 M, Sales 90 Persen
Redaktur : Tim Redaksi