DPR Tak Puas soal Hasil Perundingan Kinabalu

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengaku belum puas dengan hasil perundingan tentang tapal batas negara dan penangkapan tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antar Menteri Luar Negeri di Kinabalu, Malaysia, Senin (6/9) laluBahkan, perundingan itu dianggap hanya sebatas pertemuan silaturahim di bulan Ramadan.

“Tidak banyak kemajuan

BACA JUGA: Kaji Ulang Diabaikan, Marzuki Keluarkan Ancaman

Kemarin seperti silturahim Ramadan sajaEndingnya belum menyentuh substansi persoalan yang ada,” kata Taufik, saat dihubungi INDOPOS (gurp JPNN), Selasa (7/9).

Menurut Taufik, perundingan itu seharusnya sudah menunjukan perjanjian antar wilayah perbatasan agar tidak ada kesalahan lagi dalam menangkap nelayan ataupun petugas KKP

BACA JUGA: Ketimbang Dilikuidasi, Mendingan Kinerja BURT Diperbaiki

“Malaysia menganggap mereka menangkap karena berada di wilayahnyaSedangkan tiga petugas KKP mengaku mereka ditangkap oleh polisi Malaysia di perairan RI

BACA JUGA: Ada Ruang Privat di Gedung Baru DPR

Jadi seharusnya harus ada ending yang cantik dari permasalahan tersebut,” ujarnya.

Namun demikian, ia tetap berharap agar pertemuan itu tidak terhenti“Pertemuan belum dibilang perundingan karena terlalu singkatBelum menyentu substansial.  Pertemuan itu hanya bersifat pendahuluan dan menteralisir ketegangan yang adaKita mengarapkan ada pertemuan lanjutan yang lebih bersifat substansial dan berbobot untuk menyelesaikan persolan ,” harapnya

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso juga mengatakan hal yang sama bahwa pihaknya belum merasa puas atas perundingan tersebutDia mengaku bahwa pihak Indonesia masih melakukan kompromi dan terkesan lembek dalam berdiplomasi.

“Saya belum puasKarena Malaysia terkesan tidak mau minta maaf atas kejadian penangkapan tiga petugas KKPPadahal itu jelas ditangkap di perairan IndonesiaTerlebih Malaysia mengaku bahwa pemberian baju tahanan terhadap petugas sudah sesuai prosedurEmangnya, Malaysia juga mau jika salah satu perwiranya yang tertangkap di perairan Indonesia diborgol dan dipakaikan baju tahanan?” kata Priyo kepada INDOPOS, kemarin.

Untuk masalah kedaulatan, Priyo juga meminta Menlu Marty Natalegawa untuk tidak melakukan kompromi“Saya telah berpesan tim Kemenlu untuk masalah yang berkaitan dengan kedaulatan negara dan kepentingan nasional jangan sampai ada komrpomiTolak ukur kita berdasarkan di PBBJangan memberikan konsesi Malaysia dan jangan menunjukkan berunding,” tegasnya.

Kecaman juga datang dari Wakil Ketua DPR Pramono AnungDia menilai sikap tegas belum juga ditunjukkan oleh Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa“Perundingan masih sangat diplomatis, terlalu soft,” kata Pramono.

Ketidaktegasan itu, kata Pramono, dilihat tidak adanya permintaan maaf secara terbuka dari pemerintah Malaysia terhadap publik terkait insiden perbatasan 13 Agustus lalu“Belum ada diplomasi bahwa bangsa ini benar-benar punya dignity (harga diri) dan Malaysia bisa menghormati bangsa kita,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Menurut Pram, sapaan akrabnya, ke depan yang diperlukan adalah implementasi hasil perundingan, seperti masalah perbatasan kedua negara yang belum tuntas.  “Masalahnya bukan perundingan tertulis atau tidak tertulis, tapi implementasi,” tegas Pram(dil/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Biaya Konstruksi Gedung DPR Sudah Final