jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarulzaman menyatakan pilkada langsung dan serentak bagi 269 daerah yang diselenggarakan 9 Desember 2015 tidak menjamin akan terjadinya efisiensi anggaran yang selama ini di gadang-gadang oleh pemerintah.
"Pilkada langsung dan serentak Desember mendatang sepertinya tidak akan menghemat anggaran. Potensi yang terjadi justru akan lebih memboroskan APBD maupun APBN," kata Rambe Kamarulzaman, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (13/4).
BACA JUGA: Hasto Tegaskan Petugas Partai adalah Kader Pilihan
Di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara misalnya. Menurut Rambe, pilkada yang diselenggarakan sebelumnya menghabiskan anggaran sekitar 16 miliar rupiah. "Tapi di saat Labuhan Batu masuk dalam pilkada langsung dan serentak pada 9 Desember mendatang, anggaran pilkadanya menjadi 31 miliar rupiah lebih," ungkap Rambe.
Kecenderungan meningkatnya anggaran pilkada lanjutnya, juga diikuti oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia. "Karena itu, Pilkada serentak dan langsung di 269 daerah ini sifat uji coba. Dilihat, apa problemnya nanti? Gelombang pertama ini menentukan gelombang berikutnya," tegas politikus Partai Golkar ini.
BACA JUGA: Semoga Kongres PDIP Berhasil Ingatkan Jokowi Lunasi Janji
Perkiraan akan melambungnya ongkos pilkada tersebut ujar Rambe, juga akan diikuti nantinya oleh para kandidat sebab tidak satupun pasal dalam UU Pilkada yang melarang para kontestan untuk mengeluarkan uang.
"Yang ada justru melegalkan para peserta pilkada saat kampanye memberikan bantuan dana sebesar 50 ribu rupiah kepada setiap pendukungnya. Tidak boleh lebih dan ini langsung diawasi secara ketat oleh pengawas pilkada setempat," ungkapnya.
BACA JUGA: Anggap Kongres PDIP Sukses karena Ingatkan Jokowi sebagai Petugas Partai
Sebaliknya, kalau terbukti memberi lebih dari 50 ribu rupiah, sanksinya sangat berat. "Peserta bisa kena diskualifikasi," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kader PDIP Ini Merasa Terhormat Jadi Petugas Partai
Redaktur : Tim Redaksi