JAKARTA - Komisi IX DPR akhirnya menyetujui tambahan dana bagi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)Tambahan dana itu akan dialokasikan untuk menjangkau pasangan usia subur di berbagai daerah yang tidak mampu mengikuti program KB (unmet need).
"Dana tambahan itu digunakan untuk sosialisasi dan akses pelayanan menggarap daerah terpencil yang secara teknis mahal
BACA JUGA: Tarakan Mencekam...
Total Anggaran BKKBN yang disetujui sekitar Rp4 triliun," kata Kepala BKKBN Sugiri Syarief, di DPR Senayan Jakarta, Senin (27/9), usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX dari Fraksi PPP, Irgan Chairul MahfizSelama ini, lanjut Sugiri, BKKBN tidak memiliki dana untuk menggarap unmet yang tersebar di sekitar 80 persen daerah di seluruh Indonesia yang menyatakan pro-KB
BACA JUGA: Pemda Dievaluasi, Mayoritas Provinsi Berkinerja Tinggi
Sayangnya, daerah yang pro-KB tidak mendapatkan dukungan anggaran dari pusatDalam rapat tertutup itu, Komisi IX menyatakan dukungan dana tambahan BKKBN hingga Rp4 triliun
BACA JUGA: Ditunggu, Laporan Pengawasan Pendataan Honorer
"Dukungan Komisi IX itu didasari oleh sensus penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk Indonesia di atas proyeksi nasional," ungkap Sugiri.Lebih lanjut dijelaskannya, pagu anggaran BKKBN 2009 hanya Rp2,4 triliunNamun, setelah BKKBN memberikan penjelasan dan permohonan kenaikan harga, disetujui menjadi Rp4,1 triliun"Itu juga atas usulan anggota Komisi IX sendiri," imbuhnya.
"Kalau dana itu dijalankan sesuai sasaran, ya efektifContohnya, unmet kita masih tinggi sekitar 9,1 persen dari 42 juta pasangan subur maka BKKBN akan fokus pada unmet saja," katanya(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nama Sekkot Tomohon Diseret
Redaktur : Tim Redaksi