jpnn.com - MAKASSAR – Anggota Badan Anggaran DPR RI Akmal Pasluddin menilai target penerimaan negara dari Tax Amnesty yang dicanangkan oleh pemerintah terlalu ambisius. Akibatnya, jika target tersebut gagal, maka akan memaksa pemerintah untuk memangkas anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) serta anggaran pembangunan ke daerah.
Oleh karena itu, Akmal meminta pemerintah harus mengevaluasi target penerimaan tersebut.
BACA JUGA: PT Pembangunan Perumahan Raih Kontrak Baru Rp 14 Triliun
“Bahwa rendahnya respons pengampunan pajak apakah terjadi karena ketidakpercayaan kepada pemerintah yang begitu dalam atau memang karena para Wajib Pajak sedang tidak berdaya secara ekonomi sehingga berdampak pada turunnya penerimaan pajak?” tegas Akmal di sela-sela reses ke Makasar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/8) seperti dilansir dalam siaran persnya.
Akmal menambahkan saat ini, kondisi bisnis retail sedang terpuruk yang mengakibatkan turunnya penerimaan dari sektor PPN. Hal itu semakin ditambah dengan kondisi perekonomian global yang masih tidak sehat, juga sektor industri domestika yang stagnan. Sehingga, mengakibatkan konsumsi nasional pun menurun drastis.
BACA JUGA: MEA Berlaku, Kreativitas UKM Terus Digenjot
“Harapan terakhir pemerintah untuk menyehatkan postur pendapatan negara pada pengampunan pajak telah suram. Perhitungannya terlalu optimis. Ini akan memaksa pemerintah melakukan jurus selanjutnya, yaitu dengan memangkas anggaran kementerian dan lembaga serta anggaran pembangunan daerah," papar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS ini.
Dampak dari adanya penghematan di seluruh K/L ini adalah akan mempertahankan kondisi deficit anggaran tetap di bawah 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara. Namun, secara jangka panjang, upaya peningkatan kualitas kesejahteraan dan pemerataan pembangunan akan menjadi mundur kembali.
BACA JUGA: Harga Emas Melambung, Penjualan Terjun Bebas
“Saya mengingatkan kepada pemerintah, pada upaya pemotongan anggaran di kementerian dan lembaga serta pemotongan pembangunan daerah, harus konsultasi dengan DPR”, tegas Akmal.
Diketahui, pasca diangkat menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung membuat kebijakan untuk memangkas anggaran terhadap seluruh K/L, juga dana transfer ke daerah. Pemotongan anggaran tersebut mencapai 133,8 triliun, yaitu 65 triliun untuk K/L dan 68,8 triliun untuk ke daerah.
Akmal menilai realistis, sebab kehadiran Sri Mulyani tersebut, yaitu “SMI Effect”, hanya membawa sentimen positif sementara yang ditandai dengan hanya selang tiga hari pasca pengangkatan Sri Mulyani, rupiah kembali melemah terhadap dolar.
“Ada harapan terhadap iklim ekonomi Indonesia setelah Sri Mulyani masuk, namun harapan itu hanya sekejap selama tiga hari saja. Karena berbagai pihak baik pelaku ekonomi maupun pengamat meyakini, bahwa kondisi ekonomi yang berat akan dihadapi bangsa ini. Sehingga sosok Menkeu sekarang pun akan sulit merestorasi normalnya perekonomian negara ini,” tegas Akmal.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pengguna Kartu Debit Mandiri Tembus 13 Juta
Redaktur : Tim Redaksi